Soroti Tunjangan DPR, Partai Perindo NTT: Sistem Remunerasi Akuntabel Kunci Tingkatkan Kepercayaan Publik
Selasa, 09 September 2025 - 11:07 WIB
“Jika kelak diputuskan dikaji ulang dan Ombudsman dilibatkan, saran saya sistem remunerasi dibantu oleh konsultan yang qualified. Metode perhitungan gaji dan tunjangan mereka sudah teruji secara hukum,” ujar Simson A Lawa, Senin (8/9/2025).
Sebagai mantan HR Manager dan Konsultan SDM, Simson paham betul bagaimana menerapkan sistem remunerasi. Dia mencontohkan praktik yang lazim dilakukan di perusahaan multinasional, di mana konsultan remunerasi profesional digunakan untuk menciptakan sistem pembayaran yang adil. Beberapa konsultan global yang kerap dipercaya antara lain Ernst & Young (EY), PwC (PricewaterhouseCoopers), Mercer, hingga Hay Group.
Simson menilai konsultan independen bisa berperan sebagai wasit yang menjembatani kepentingan publik dengan kebutuhan struktural aparatur negara. Dengan begitu, penetapan gaji dan tunjangan pejabat tidak lagi menjadi isu sensitif yang menimbulkan kecemburuan sosial.
“Keberadaan sistem remunerasi yang akuntabel akan mencegah ketidakadilan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik," katanya.
Dia juga mendorong agar pemerintah bersama DPR membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan melibatkan akademisi, lembaga independen, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, keputusan terkait gaji dan tunjangan pejabat negara dapat diterima secara rasional dan adil.
Sebagai mantan HR Manager dan Konsultan SDM, Simson paham betul bagaimana menerapkan sistem remunerasi. Dia mencontohkan praktik yang lazim dilakukan di perusahaan multinasional, di mana konsultan remunerasi profesional digunakan untuk menciptakan sistem pembayaran yang adil. Beberapa konsultan global yang kerap dipercaya antara lain Ernst & Young (EY), PwC (PricewaterhouseCoopers), Mercer, hingga Hay Group.
Simson menilai konsultan independen bisa berperan sebagai wasit yang menjembatani kepentingan publik dengan kebutuhan struktural aparatur negara. Dengan begitu, penetapan gaji dan tunjangan pejabat tidak lagi menjadi isu sensitif yang menimbulkan kecemburuan sosial.
“Keberadaan sistem remunerasi yang akuntabel akan mencegah ketidakadilan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik," katanya.
Dia juga mendorong agar pemerintah bersama DPR membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan melibatkan akademisi, lembaga independen, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, keputusan terkait gaji dan tunjangan pejabat negara dapat diterima secara rasional dan adil.
(jon)
Lihat Juga :