Soroti Tunjangan DPR, Partai Perindo NTT: Sistem Remunerasi Akuntabel Kunci Tingkatkan Kepercayaan Publik
Selasa, 09 September 2025 - 11:07 WIB
loading...
Ketua DPW Partai Perindo NTT Simson A Lawa menyatakan sistem remunerasi pejabat negara, termasuk DPR harus dikaji ulang secara transparan dan akuntabel. Ini terkait sorotan publik pada gaji dan besaran tunjangan DPR. Foto: Sindonews
A
A
A
KUPANG - Sorotan publik pada gaji dan besaran tunjangan mendorong DPR segera merespons. Setelah gelombang demonstrasi besar-besaran hingga munculnya 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan koalisi masyarakat sipil, DPR akhirnya memangkas tunjangan dari Rp100 juta lebih per bulan menjadi Rp65 juta.
Namun, angka itu tetap dianggap terlalu tinggi oleh masyarakat mengingat nilainya mencapai 12 kali lipat dari UMR tertinggi di Indonesia yakni di Jakarta sebesar Rp5,39 juta per bulan. Masyarakat menilai kinerja DPR belum sebanding dengan penghasilan yang mereka terima.
Baca juga: Prabowo Sebut DPR Bakal Cabut Besaran Tunjangan
Menanggapi isu tersebut, Ketua DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT) Simson A Lawa menegaskan sistem remunerasi pejabat negara, termasuk DPR harus dikaji ulang secara transparan dan akuntabel.
“Jika kelak diputuskan dikaji ulang dan Ombudsman dilibatkan, saran saya sistem remunerasi dibantu oleh konsultan yang qualified. Metode perhitungan gaji dan tunjangan mereka sudah teruji secara hukum,” ujar Simson A Lawa, Senin (8/9/2025).
Sebagai mantan HR Manager dan Konsultan SDM, Simson paham betul bagaimana menerapkan sistem remunerasi. Dia mencontohkan praktik yang lazim dilakukan di perusahaan multinasional, di mana konsultan remunerasi profesional digunakan untuk menciptakan sistem pembayaran yang adil. Beberapa konsultan global yang kerap dipercaya antara lain Ernst & Young (EY), PwC (PricewaterhouseCoopers), Mercer, hingga Hay Group.
Simson menilai konsultan independen bisa berperan sebagai wasit yang menjembatani kepentingan publik dengan kebutuhan struktural aparatur negara. Dengan begitu, penetapan gaji dan tunjangan pejabat tidak lagi menjadi isu sensitif yang menimbulkan kecemburuan sosial.
“Keberadaan sistem remunerasi yang akuntabel akan mencegah ketidakadilan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik," katanya.
Dia juga mendorong agar pemerintah bersama DPR membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan melibatkan akademisi, lembaga independen, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, keputusan terkait gaji dan tunjangan pejabat negara dapat diterima secara rasional dan adil.
Namun, angka itu tetap dianggap terlalu tinggi oleh masyarakat mengingat nilainya mencapai 12 kali lipat dari UMR tertinggi di Indonesia yakni di Jakarta sebesar Rp5,39 juta per bulan. Masyarakat menilai kinerja DPR belum sebanding dengan penghasilan yang mereka terima.
Baca juga: Prabowo Sebut DPR Bakal Cabut Besaran Tunjangan
Menanggapi isu tersebut, Ketua DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT) Simson A Lawa menegaskan sistem remunerasi pejabat negara, termasuk DPR harus dikaji ulang secara transparan dan akuntabel.
“Jika kelak diputuskan dikaji ulang dan Ombudsman dilibatkan, saran saya sistem remunerasi dibantu oleh konsultan yang qualified. Metode perhitungan gaji dan tunjangan mereka sudah teruji secara hukum,” ujar Simson A Lawa, Senin (8/9/2025).
Sebagai mantan HR Manager dan Konsultan SDM, Simson paham betul bagaimana menerapkan sistem remunerasi. Dia mencontohkan praktik yang lazim dilakukan di perusahaan multinasional, di mana konsultan remunerasi profesional digunakan untuk menciptakan sistem pembayaran yang adil. Beberapa konsultan global yang kerap dipercaya antara lain Ernst & Young (EY), PwC (PricewaterhouseCoopers), Mercer, hingga Hay Group.
Simson menilai konsultan independen bisa berperan sebagai wasit yang menjembatani kepentingan publik dengan kebutuhan struktural aparatur negara. Dengan begitu, penetapan gaji dan tunjangan pejabat tidak lagi menjadi isu sensitif yang menimbulkan kecemburuan sosial.
“Keberadaan sistem remunerasi yang akuntabel akan mencegah ketidakadilan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik," katanya.
Dia juga mendorong agar pemerintah bersama DPR membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan melibatkan akademisi, lembaga independen, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, keputusan terkait gaji dan tunjangan pejabat negara dapat diterima secara rasional dan adil.
(jon)
Lihat Juga :
