Mukernas Perdosni: Tantangan Akses dan Upaya Meningkatkan Layanan Neurologi
Senin, 25 Agustus 2025 - 09:49 WIB
UU No 17 pasal 314 menyebut bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan. ”Sedangkan PP No 28 pasal 912 menyebut pengendalian ketersediaan perbekalan Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional untuk memastikan tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan Perbekalan Kesehatan, termasuk mempersiapkan stok penyangga,” ujar Lucia dalam paparannya.
Lucia menyampaikan, Formularium Nasional (Fornas) berperan dalam kendali mutu dan biaya. Untuk diketahui, Fornas adalah daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Adapun ketentuan dalam penetapan Fornas harus memenuhi sejumlah syarat. Yakni berdasarkan bukti ilmiah terkini (evidence based medicine), penyesuaian indikasi yang disetujui Badan POM, ketepatan diagnosis, pemantauan adanya kemungkinan efek samping obat, biaya, dan kemampuan JKN untuk membayar.
Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti yang juga menjadi pembicara mengatakan di ajang ini juga muncul aspirasi adanya keseimbangan antara rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan para dokter spesialis untuk mengikuti dinamika (penyesuaian) tarif. Perihal ini, BPJS Kesehatan akan melihat kemungkinannya. “Boleh saja ke depan mau disesuaikan, kan naik terakhir itu tahun 2023, sekitar Januari 2023," tuturnya.
Terkait upaya sosialisasi yang dilakukan dokter spesialis neurologi dalam menurunkan penyakit katastropik, seperti stroke yang banyak menelan biaya BPJS Kesehatan, Ali Ghufron menilai itu langkah bagus. “Itu bagus. Peserta BPJS harus tahu bagaimana menjaga untuk tidak jatuh stroke, hipertensinya harus dikendalikan. Kemudian olahraganya harus bagus, lingkungannya juga harus bagus, kemudian pola makan harus dijaga. Jangan sampai sakit baru menyesal,” ujarnya.
Lucia menyampaikan, Formularium Nasional (Fornas) berperan dalam kendali mutu dan biaya. Untuk diketahui, Fornas adalah daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Adapun ketentuan dalam penetapan Fornas harus memenuhi sejumlah syarat. Yakni berdasarkan bukti ilmiah terkini (evidence based medicine), penyesuaian indikasi yang disetujui Badan POM, ketepatan diagnosis, pemantauan adanya kemungkinan efek samping obat, biaya, dan kemampuan JKN untuk membayar.
Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti yang juga menjadi pembicara mengatakan di ajang ini juga muncul aspirasi adanya keseimbangan antara rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan para dokter spesialis untuk mengikuti dinamika (penyesuaian) tarif. Perihal ini, BPJS Kesehatan akan melihat kemungkinannya. “Boleh saja ke depan mau disesuaikan, kan naik terakhir itu tahun 2023, sekitar Januari 2023," tuturnya.
Terkait upaya sosialisasi yang dilakukan dokter spesialis neurologi dalam menurunkan penyakit katastropik, seperti stroke yang banyak menelan biaya BPJS Kesehatan, Ali Ghufron menilai itu langkah bagus. “Itu bagus. Peserta BPJS harus tahu bagaimana menjaga untuk tidak jatuh stroke, hipertensinya harus dikendalikan. Kemudian olahraganya harus bagus, lingkungannya juga harus bagus, kemudian pola makan harus dijaga. Jangan sampai sakit baru menyesal,” ujarnya.
Lihat Juga :