Refleksi HUT ke-80 Indonesia, KMHDI: Masih Jauh dari Cita-cita Kemerdekaan
Sabtu, 16 Agustus 2025 - 23:54 WIB
"Ketimpangan tersebut memperlihatkan pengelolaan sumber daya alam kita masih belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun dirasaka oleh sedikit orang yang menerima keuntungan dari sumber daya alam Indonesia," katanya.
Baca juga: Hadiri HUT ke-31 KMHDI, Wamenag Beri Pesan Jaga Kerukunan Umat Beragama
Darmawan mengatakan lebarnya ketimpangan membuat angka kemiskinann di Indonesia cenderung masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2024 angka kemiskinan di Indonesia tercatat 8,57% atau 24,06 juta penduduk.
Namun, kemiskinan di Indonesia bisa lebih besar, mengingat standar garis kemiskinan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan masih sangat rendah yakni sebesar Rp550.458/per bulan atau seseorang warga negara dikatakan miskin ketika pendapatan mereka per bulan kurang dari Rp550.458.
"Masih tingginya angka kemiskinan memperlihatkan kemerdekaan Indonesia tidak bisa membawa perubahan bagi penduduk miskinn. Padahal kemerdekaan Indonesia dinilai sebagai jembatan emas yang mengantarkan rakyat Indonesia menuju kesejahteraan dan kemakmuran," tegasnya.
Di samping ketimpangan sosial, Darmawan juga menyoroti Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi (APK) Indonesia yang masih rendah. Menurut BPS, APK pendidikan tinggi untuk 2024 berada dikisaran 32 %, artinya sekitar sepertiga dari penduduk usia 19–23 tahun sedang menempuh pendidikan tinggi. “Dibandingkan negara tetangga, APK Indonesia masih rendah dari Malaysia 43%, Thailand 49,29%, dan Singapura mencapai 91,09%,” ucapnya.
Baca juga: Hadiri HUT ke-31 KMHDI, Wamenag Beri Pesan Jaga Kerukunan Umat Beragama
Darmawan mengatakan lebarnya ketimpangan membuat angka kemiskinann di Indonesia cenderung masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2024 angka kemiskinan di Indonesia tercatat 8,57% atau 24,06 juta penduduk.
Namun, kemiskinan di Indonesia bisa lebih besar, mengingat standar garis kemiskinan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan masih sangat rendah yakni sebesar Rp550.458/per bulan atau seseorang warga negara dikatakan miskin ketika pendapatan mereka per bulan kurang dari Rp550.458.
"Masih tingginya angka kemiskinan memperlihatkan kemerdekaan Indonesia tidak bisa membawa perubahan bagi penduduk miskinn. Padahal kemerdekaan Indonesia dinilai sebagai jembatan emas yang mengantarkan rakyat Indonesia menuju kesejahteraan dan kemakmuran," tegasnya.
Di samping ketimpangan sosial, Darmawan juga menyoroti Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi (APK) Indonesia yang masih rendah. Menurut BPS, APK pendidikan tinggi untuk 2024 berada dikisaran 32 %, artinya sekitar sepertiga dari penduduk usia 19–23 tahun sedang menempuh pendidikan tinggi. “Dibandingkan negara tetangga, APK Indonesia masih rendah dari Malaysia 43%, Thailand 49,29%, dan Singapura mencapai 91,09%,” ucapnya.
Lihat Juga :