BAPPISUS, Pengendali Pembangunan dan Mata-Telinga Presiden Prabowo
Kamis, 07 Agustus 2025 - 15:11 WIB
Yasmin N. H, Pakar Perang Asimetris sekaligus Alumni Sekolah Master Pertahanan Universitas Pertahanan. Foto/Istimewa
Yasmin N. H.
Pakar Perang Asimetris, Alumni Sekolah Master Pertahanan Universitas Pertahanan
DALAM lanskap birokrasi pemerintahan yang semakin kompleks, kehadiran Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) menjadi manuver strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengembalikan efektivitas kendali negara terhadap pembangunan. Sebagaimana era Presiden Soeharto pernah memiliki Sekretaris Pengendali Operasi Pembangunan (Sesdalopbang) yang legendaris, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang gesit dalam melakukan debottlenecking, maka BAPPISUS hari ini bukan hanya warisan kelembagaan, tapi transformasi dari kebutuhan nasional.
BAPPISUS bukan lembaga yang hadir untuk menggantikan peran auditor seperti BPKP atau penegak hukum seperti KPK. Ia diciptakan untuk mengisi celah yang selama ini kerap jadi biang stagnasi: lemahnya fungsi pengendalian dan troubleshooting di level eksekusi. Di sinilah letak posisi strategis BAPPISUS, ia menjadi “mata dan telinga Presiden” terhadap seluruh proses pembangunan nasional. Bukan sekadar pelapor, BAPPISUS adalah pengendali aktif, pengawas teknis, pemecah masalah, sekaligus pencegah dini terhadap kegagalan proyek negara.
Fungsi utama yang patut disorot adalah pengendalian pembangunan. Dalam praktiknya, pengendalian bukan sekadar memantau atau melaporkan progres, melainkan memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai prioritas presiden, dengan kualitas dan kecepatan yang terukur. Ketika birokrasi tersendat, ketika lintas kementerian tersangkut ego sektoral, dan ketika rakyat mulai mengeluh karena proyek tidak kunjung menyentuh mereka, di sinilah BAPPISUS bekerja.
Pakar Perang Asimetris, Alumni Sekolah Master Pertahanan Universitas Pertahanan
DALAM lanskap birokrasi pemerintahan yang semakin kompleks, kehadiran Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) menjadi manuver strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengembalikan efektivitas kendali negara terhadap pembangunan. Sebagaimana era Presiden Soeharto pernah memiliki Sekretaris Pengendali Operasi Pembangunan (Sesdalopbang) yang legendaris, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang gesit dalam melakukan debottlenecking, maka BAPPISUS hari ini bukan hanya warisan kelembagaan, tapi transformasi dari kebutuhan nasional.
BAPPISUS bukan lembaga yang hadir untuk menggantikan peran auditor seperti BPKP atau penegak hukum seperti KPK. Ia diciptakan untuk mengisi celah yang selama ini kerap jadi biang stagnasi: lemahnya fungsi pengendalian dan troubleshooting di level eksekusi. Di sinilah letak posisi strategis BAPPISUS, ia menjadi “mata dan telinga Presiden” terhadap seluruh proses pembangunan nasional. Bukan sekadar pelapor, BAPPISUS adalah pengendali aktif, pengawas teknis, pemecah masalah, sekaligus pencegah dini terhadap kegagalan proyek negara.
Fungsi utama yang patut disorot adalah pengendalian pembangunan. Dalam praktiknya, pengendalian bukan sekadar memantau atau melaporkan progres, melainkan memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai prioritas presiden, dengan kualitas dan kecepatan yang terukur. Ketika birokrasi tersendat, ketika lintas kementerian tersangkut ego sektoral, dan ketika rakyat mulai mengeluh karena proyek tidak kunjung menyentuh mereka, di sinilah BAPPISUS bekerja.
Lihat Juga :