Menanti Langkah Wapres Gibran Menyelesaikan Konflik Papua
Selasa, 22 Juli 2025 - 08:00 WIB
Resolusi konflik mendamaikan tanah Papua bisa dipelajari dari strategi penghentian konflik yang dilakukan oleh pemerintahan SBY dan JK saat menghentikan konflik Aceh dan Ambon yang memiliki kemiripan dengan konflik Papua. Permasalahan konflik di Papua dapat diidentifikasi sebagai berikut, yakni konflik antara kekuatan bersenjata, melawan pemerintah. Konfik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan investor. Lalu, konflik antara pekerja dengan investor.
Dalam proses resolusi konflik di Papua, pendekatan keamanan harus tetap dilakukan untuk memastikan Papua adalah wilayah yang aman. Jangan sampai negara kalah kuasa dengan pemberontak. Perdamaian di Papua tidak akan bisa terwujud kalau negara tidak bisa menjamin keamanan masyarakat.
Jalur mata rantai perdagangan senjata dan amunisi dari luar Papua ke OPM harus diputus. Konflik bersenjata terus terjadi karena ada suplai senjata dan amunisi ke pemberontak. Suplai senjata dan amunisi ke OPM memiliki berbagai motif, motif bisnis, politik. Banyak pemberontak yang tidak mau Papua damai, sebab merasa telah nyaman dengan status sebagai komandan dan panglima. Kalau mereka menyerah bergabung dengan pemerintah RI, mereka hanya menjadi masyarakat biasa, tidak lagi memiliki pengaruh dan kekuasaan
Wapres JK merintis perdamaian di Aceh dan Ambon dengan melakukan langkah dialog dengan pihak yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam konflik bersenjata. Dengan pendekatan dialog, pemerintah dapat memahami keinginan dari pihak yang berkonflik. Selama ini, pemerintah belum melakukan pendekatan dialog damai dengan pihak yang terlibat dalam konflik.
Membangun pendekatan dialog dalam konflik Papua memang butuh waktu. OPM tidak memiliki struktur kepemimpinan komando terpusat seperti GAM di Aceh. Gerakan OPM di Papua banyak faksi satu dengan yang lain memiliki kepentingan dan tujuan perjuangan berbeda-beda. OPM saat ini menggunakan strategi perang gerilya dan diplomasi internasional, memiliki kesamaan dengan konflik Timor Timur. OPM mendapatkan dukungan dan jaringan internasional. Ini bisa bisa dilihat dengan senjata yang mereka gunakan.
Merintis perdamaian di Papua harus juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, pembangunan fisik, dan pembangunan sosial. Kemajuan pembangunan di Papua jangan sampai memarginalkan masyarakat adat Papua. Pribumi Papua harus maju bersama dengan masyarakat pendatang dari Jawa, Bugis, Makassar, Toraja, dan Sumatra.
Pembangunan sosial dan budaya harus dilakukan dengan mengubah orientasi kehidupan masyarakat Papua agar dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Putra adat Papua banyak yang sukses menjadi profesor, Perwira Tinggi TNI dan Polri, dubes, dan menteri. Saatnya putra-putra Papua diedukasi dan dilatih menjadi wirausahawan. Selama ini pribumi Papua hanya menjadi pedagang tradisional, belum ada yang muncul menjadi wirausahawan nasional yang sukses.
Semoga Wapres Gibran dapat menyelesaikan permasalahan dan menghentikan konflik di Papua. Amin.
Dalam proses resolusi konflik di Papua, pendekatan keamanan harus tetap dilakukan untuk memastikan Papua adalah wilayah yang aman. Jangan sampai negara kalah kuasa dengan pemberontak. Perdamaian di Papua tidak akan bisa terwujud kalau negara tidak bisa menjamin keamanan masyarakat.
Jalur mata rantai perdagangan senjata dan amunisi dari luar Papua ke OPM harus diputus. Konflik bersenjata terus terjadi karena ada suplai senjata dan amunisi ke pemberontak. Suplai senjata dan amunisi ke OPM memiliki berbagai motif, motif bisnis, politik. Banyak pemberontak yang tidak mau Papua damai, sebab merasa telah nyaman dengan status sebagai komandan dan panglima. Kalau mereka menyerah bergabung dengan pemerintah RI, mereka hanya menjadi masyarakat biasa, tidak lagi memiliki pengaruh dan kekuasaan
Wapres JK merintis perdamaian di Aceh dan Ambon dengan melakukan langkah dialog dengan pihak yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam konflik bersenjata. Dengan pendekatan dialog, pemerintah dapat memahami keinginan dari pihak yang berkonflik. Selama ini, pemerintah belum melakukan pendekatan dialog damai dengan pihak yang terlibat dalam konflik.
Membangun pendekatan dialog dalam konflik Papua memang butuh waktu. OPM tidak memiliki struktur kepemimpinan komando terpusat seperti GAM di Aceh. Gerakan OPM di Papua banyak faksi satu dengan yang lain memiliki kepentingan dan tujuan perjuangan berbeda-beda. OPM saat ini menggunakan strategi perang gerilya dan diplomasi internasional, memiliki kesamaan dengan konflik Timor Timur. OPM mendapatkan dukungan dan jaringan internasional. Ini bisa bisa dilihat dengan senjata yang mereka gunakan.
Merintis perdamaian di Papua harus juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, pembangunan fisik, dan pembangunan sosial. Kemajuan pembangunan di Papua jangan sampai memarginalkan masyarakat adat Papua. Pribumi Papua harus maju bersama dengan masyarakat pendatang dari Jawa, Bugis, Makassar, Toraja, dan Sumatra.
Pembangunan sosial dan budaya harus dilakukan dengan mengubah orientasi kehidupan masyarakat Papua agar dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Putra adat Papua banyak yang sukses menjadi profesor, Perwira Tinggi TNI dan Polri, dubes, dan menteri. Saatnya putra-putra Papua diedukasi dan dilatih menjadi wirausahawan. Selama ini pribumi Papua hanya menjadi pedagang tradisional, belum ada yang muncul menjadi wirausahawan nasional yang sukses.
Semoga Wapres Gibran dapat menyelesaikan permasalahan dan menghentikan konflik di Papua. Amin.
(zik)
Lihat Juga :