Menanti Langkah Wapres Gibran Menyelesaikan Konflik Papua
Selasa, 22 Juli 2025 - 08:00 WIB
loading...
Abdul Haris Fatgehipon. Foto/Istimewa
A
A
A
Abdul Haris Fatgehipon
Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ
KONFLIK di tanah Papua sampai saat ini belum menunjukkan tanda ke arah perdamaian. Darah dan air mata kesedihan terus mengalir membasahi tanah Papua, yang sering disebut potongan surga yang jatuh ke bumi.
Konflik terus terjadi dan memakan korban jiwa. Laporan Komnas HAM di tahun 2024, jumlah korban jiwa di Papua akibat konflik 61 Orang. Belum lagi korban harta benda dan trauma yang dirasakan oleh masyarakat akibat konflik.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberi materi pada Seminar Nasional Pengalaman Resolusi Konflik dan Perdamaian dan Lustrum XV dan Dies Natalis ke-75 Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2024 mengatakan di era periode pertama pemerintahan Jokowi, Wapres JK berkeinginan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, Presiden Jokowi menghendaki agar masalah Papua diselesaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Wapres JK tidak diberi peran dalam penyelesaian permasalahan di Papua.
Presiden Jokowi pada periode pertama menjabat memberikan perhatian yang tinggi kepada Papua. Berbagai kebijakan dilakukan oleh Presiden Jokowi, antara lain pembangunan Jalan Trans Papua dan penetapan BBM satu harga. Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Wapres KH Maruf Amin ditugaskan menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua. Wapres beberapa kali melakukan kunjungan di Papua serta meresmikan beberapa proyek pembangunan fisik di Papua. Sampai akhir masa jabatan Presiden Jokowi pada periode kedua, tanda tangan perdamaian di Papua tidak kelihatan.
Saat berakhir masa jabatan Presiden Jokowi, konflik Papua belum mereda. Bahkan, eskalasi konflik mengalami kenaikan. Menyedihkan. Korban jiwa di Papua terus bertambah di kalangan masyarakat sipil dan OPM. Insiden penembakan Kepala BIN Daerah Papua Brigjen I Gusti Putu Danny 26 April 2021, memperlihatkan rawannya keamanan di Papua. Saat konflik Timor Timor, Aceh dan Ambon, tidak ada perwira tinggi yang meninggal ditembak oleh pemberontak.
OPM melakukan teror secara langsung kepada warga sipil, TNI, dan Polri di wilayah perkotaan.Tidak hanya strategi perang gerilya yang mereka lakukan. Saat ini, OPM menggunakan media sosial untuk melakukan propaganda dan teror verbal kepada pemerintah daerah dan masyarakat sipil. OPM juga menggunakan media sosial untuk membangun opini publik dan dukungan internasional untuk kemerdekan Papua
Baca Juga: Mendagri Pastikan Wapres Gibran Tak Bakal Menetap di Papua
Di era pemerintahan saat ini, publik berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menyelesaikan konflik di Papua. Presiden Prabowo Subianto di awal menjabat sangat aktif melakukan lawatan diplomasi ke luar negeri. Dalam pidato di berbagai forum internasional, Presiden Prabowo selalu memberikan pesan untuk pentingnya menjaga perdamaian kawasan dan perdamaian global.
Indonesia harus memberikan contoh di dunia internasional sebagai negara yang dapat menyesaikan konflik vertikal dalam negeri dengan cara dialog damai, bukan dengan menggunakan kekuatan senjata, sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden SBY dan Wapres JK dalam menyelesaikan kasus GAM di Aceh, yakni lewat Perjanjian Helsinki.
Rencana penunjukan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Presiden Prabowo untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua, sebagaimana penjelasan Menteri Kordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, membawa secercah harapan akan perdamaian di Papua. Namun, publik banyak yang meragukan kemampuan Wapres Gibran dalam merintis proses perdamaian di Papua, mengingat Wapres Gibran memiliki jam terbang terbatas dalam pemerintahan dan pengalaman politik.
Gibran berbeda dengan JK, yang sejak menjadi mahasiswa di Unhas Makasar, telah menjadi aktivis kampus memiliki pengaruh politik yang dibangun dari bawah, dari HMI dan berbagai organisasi politik dan kemanusiaan. JK berpengalaman berulang kali menduduki jabatan di pemerintahan. JK juga memiliki kemampuan komunikasi dan lobi yang luar biasa. Ini bisa dilihat saat berhasil mendamaikan kelompok yang bertikai di Ambon, Poso, dan Aceh.
Baca Juga: Gibran Ditugaskan Prabowo Tangani Papua, Jokowi: Wapres Harus Siap
Rencana penunjukan Wapres Gibran dalam menyelesaikan permasalahan di Papua di satu sisi menunjukkan Presiden Prabowo mempercayai kemampuannya dalam menyelesaikan permasahan bangsa yang terbilang rumit. Namun, satu sisi lainnya tugas ini bisa jadi adalah ujian kepada Wapres Gibran apakah dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dan dapat mendamaikan konflik di Papua.
Jika Wapres Gibran berhasil menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua, terutama menyelesaikan permasalahan gerakan separatis OPM, rumor yang merendahkan kemampuan Wapres Giran dalam memimpin negara Indonesia yang sangat multikultural terbantahkan. Sebaliknya, jika Wapres Gibran gagal menyelesaikan masalah Papua, terutama menghentikan konflik, stigma publik akan semakin kuat bahwa Wapres Gibran terlalu muda, belum memiliki jam terbang yang cukup untuk memimpin negara sebesar Indonesia yang memiliki keragaman budaya, agama, dan sejarah konflik yang panjang.
Konflik di Papua mestinya ditangani secara serius, fokus, dan terencana. Kalau tidak, membuka kemungkinan Papua ke depan akan seperti Timor timur, merdeka dari Indonesia. Berbagai negara besar sejak lama memiliki kepentingan untuk menguasai Papua, mengingat Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan memiliki kedudukan geo politik yang strategis.
Presiden Soekarno, Jenderal AH Nasution, dan Adam Malik lihai memainkan isu dalam diplomasi internasional, memanfaatkan momentum Perang Dingin antara dua negara adikuasa Amerika Serikat dan Rusia. Kalau tidak, mungkinPapua sudah menjadi negara merdeka atau Papua menjadi bagian dari Belanda dan Australia.
Tulisan hasil observasi dari peneliti Australia Herbert Feith menyatakan, saat konflik perebutan Irian Barat (Papua) lagi memanas, Australia sangat menginginkan Irian Barat yang saat itu dikuasai oleh Belanda diserahkan kepada Australia. Dari aspek geopolitik, Australia yang dikuasai oleh ras kulit putih merasa tidak nyaman bertetangga langsung dengan Indonesia. Bergabungnya Irian Barat ke wilayah Indonesia, menyebaban Australia merasa terancam dari aspek keamanan kawasan.
Resolusi konflik mendamaikan tanah Papua bisa dipelajari dari strategi penghentian konflik yang dilakukan oleh pemerintahan SBY dan JK saat menghentikan konflik Aceh dan Ambon yang memiliki kemiripan dengan konflik Papua. Permasalahan konflik di Papua dapat diidentifikasi sebagai berikut, yakni konflik antara kekuatan bersenjata, melawan pemerintah. Konfik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan investor. Lalu, konflik antara pekerja dengan investor.
Dalam proses resolusi konflik di Papua, pendekatan keamanan harus tetap dilakukan untuk memastikan Papua adalah wilayah yang aman. Jangan sampai negara kalah kuasa dengan pemberontak. Perdamaian di Papua tidak akan bisa terwujud kalau negara tidak bisa menjamin keamanan masyarakat.
Jalur mata rantai perdagangan senjata dan amunisi dari luar Papua ke OPM harus diputus. Konflik bersenjata terus terjadi karena ada suplai senjata dan amunisi ke pemberontak. Suplai senjata dan amunisi ke OPM memiliki berbagai motif, motif bisnis, politik. Banyak pemberontak yang tidak mau Papua damai, sebab merasa telah nyaman dengan status sebagai komandan dan panglima. Kalau mereka menyerah bergabung dengan pemerintah RI, mereka hanya menjadi masyarakat biasa, tidak lagi memiliki pengaruh dan kekuasaan
Wapres JK merintis perdamaian di Aceh dan Ambon dengan melakukan langkah dialog dengan pihak yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam konflik bersenjata. Dengan pendekatan dialog, pemerintah dapat memahami keinginan dari pihak yang berkonflik. Selama ini, pemerintah belum melakukan pendekatan dialog damai dengan pihak yang terlibat dalam konflik.
Membangun pendekatan dialog dalam konflik Papua memang butuh waktu. OPM tidak memiliki struktur kepemimpinan komando terpusat seperti GAM di Aceh. Gerakan OPM di Papua banyak faksi satu dengan yang lain memiliki kepentingan dan tujuan perjuangan berbeda-beda. OPM saat ini menggunakan strategi perang gerilya dan diplomasi internasional, memiliki kesamaan dengan konflik Timor Timur. OPM mendapatkan dukungan dan jaringan internasional. Ini bisa bisa dilihat dengan senjata yang mereka gunakan.
Merintis perdamaian di Papua harus juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, pembangunan fisik, dan pembangunan sosial. Kemajuan pembangunan di Papua jangan sampai memarginalkan masyarakat adat Papua. Pribumi Papua harus maju bersama dengan masyarakat pendatang dari Jawa, Bugis, Makassar, Toraja, dan Sumatra.
Pembangunan sosial dan budaya harus dilakukan dengan mengubah orientasi kehidupan masyarakat Papua agar dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Putra adat Papua banyak yang sukses menjadi profesor, Perwira Tinggi TNI dan Polri, dubes, dan menteri. Saatnya putra-putra Papua diedukasi dan dilatih menjadi wirausahawan. Selama ini pribumi Papua hanya menjadi pedagang tradisional, belum ada yang muncul menjadi wirausahawan nasional yang sukses.
Semoga Wapres Gibran dapat menyelesaikan permasalahan dan menghentikan konflik di Papua. Amin.
Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ
KONFLIK di tanah Papua sampai saat ini belum menunjukkan tanda ke arah perdamaian. Darah dan air mata kesedihan terus mengalir membasahi tanah Papua, yang sering disebut potongan surga yang jatuh ke bumi.
Konflik terus terjadi dan memakan korban jiwa. Laporan Komnas HAM di tahun 2024, jumlah korban jiwa di Papua akibat konflik 61 Orang. Belum lagi korban harta benda dan trauma yang dirasakan oleh masyarakat akibat konflik.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberi materi pada Seminar Nasional Pengalaman Resolusi Konflik dan Perdamaian dan Lustrum XV dan Dies Natalis ke-75 Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2024 mengatakan di era periode pertama pemerintahan Jokowi, Wapres JK berkeinginan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, Presiden Jokowi menghendaki agar masalah Papua diselesaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Wapres JK tidak diberi peran dalam penyelesaian permasalahan di Papua.
Presiden Jokowi pada periode pertama menjabat memberikan perhatian yang tinggi kepada Papua. Berbagai kebijakan dilakukan oleh Presiden Jokowi, antara lain pembangunan Jalan Trans Papua dan penetapan BBM satu harga. Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Wapres KH Maruf Amin ditugaskan menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua. Wapres beberapa kali melakukan kunjungan di Papua serta meresmikan beberapa proyek pembangunan fisik di Papua. Sampai akhir masa jabatan Presiden Jokowi pada periode kedua, tanda tangan perdamaian di Papua tidak kelihatan.
Saat berakhir masa jabatan Presiden Jokowi, konflik Papua belum mereda. Bahkan, eskalasi konflik mengalami kenaikan. Menyedihkan. Korban jiwa di Papua terus bertambah di kalangan masyarakat sipil dan OPM. Insiden penembakan Kepala BIN Daerah Papua Brigjen I Gusti Putu Danny 26 April 2021, memperlihatkan rawannya keamanan di Papua. Saat konflik Timor Timor, Aceh dan Ambon, tidak ada perwira tinggi yang meninggal ditembak oleh pemberontak.
OPM melakukan teror secara langsung kepada warga sipil, TNI, dan Polri di wilayah perkotaan.Tidak hanya strategi perang gerilya yang mereka lakukan. Saat ini, OPM menggunakan media sosial untuk melakukan propaganda dan teror verbal kepada pemerintah daerah dan masyarakat sipil. OPM juga menggunakan media sosial untuk membangun opini publik dan dukungan internasional untuk kemerdekan Papua
Baca Juga: Mendagri Pastikan Wapres Gibran Tak Bakal Menetap di Papua
Di era pemerintahan saat ini, publik berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menyelesaikan konflik di Papua. Presiden Prabowo Subianto di awal menjabat sangat aktif melakukan lawatan diplomasi ke luar negeri. Dalam pidato di berbagai forum internasional, Presiden Prabowo selalu memberikan pesan untuk pentingnya menjaga perdamaian kawasan dan perdamaian global.
Indonesia harus memberikan contoh di dunia internasional sebagai negara yang dapat menyesaikan konflik vertikal dalam negeri dengan cara dialog damai, bukan dengan menggunakan kekuatan senjata, sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden SBY dan Wapres JK dalam menyelesaikan kasus GAM di Aceh, yakni lewat Perjanjian Helsinki.
Rencana penunjukan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Presiden Prabowo untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua, sebagaimana penjelasan Menteri Kordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, membawa secercah harapan akan perdamaian di Papua. Namun, publik banyak yang meragukan kemampuan Wapres Gibran dalam merintis proses perdamaian di Papua, mengingat Wapres Gibran memiliki jam terbang terbatas dalam pemerintahan dan pengalaman politik.
Gibran berbeda dengan JK, yang sejak menjadi mahasiswa di Unhas Makasar, telah menjadi aktivis kampus memiliki pengaruh politik yang dibangun dari bawah, dari HMI dan berbagai organisasi politik dan kemanusiaan. JK berpengalaman berulang kali menduduki jabatan di pemerintahan. JK juga memiliki kemampuan komunikasi dan lobi yang luar biasa. Ini bisa dilihat saat berhasil mendamaikan kelompok yang bertikai di Ambon, Poso, dan Aceh.
Baca Juga: Gibran Ditugaskan Prabowo Tangani Papua, Jokowi: Wapres Harus Siap
Rencana penunjukan Wapres Gibran dalam menyelesaikan permasalahan di Papua di satu sisi menunjukkan Presiden Prabowo mempercayai kemampuannya dalam menyelesaikan permasahan bangsa yang terbilang rumit. Namun, satu sisi lainnya tugas ini bisa jadi adalah ujian kepada Wapres Gibran apakah dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dan dapat mendamaikan konflik di Papua.
Jika Wapres Gibran berhasil menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua, terutama menyelesaikan permasalahan gerakan separatis OPM, rumor yang merendahkan kemampuan Wapres Giran dalam memimpin negara Indonesia yang sangat multikultural terbantahkan. Sebaliknya, jika Wapres Gibran gagal menyelesaikan masalah Papua, terutama menghentikan konflik, stigma publik akan semakin kuat bahwa Wapres Gibran terlalu muda, belum memiliki jam terbang yang cukup untuk memimpin negara sebesar Indonesia yang memiliki keragaman budaya, agama, dan sejarah konflik yang panjang.
Konflik di Papua mestinya ditangani secara serius, fokus, dan terencana. Kalau tidak, membuka kemungkinan Papua ke depan akan seperti Timor timur, merdeka dari Indonesia. Berbagai negara besar sejak lama memiliki kepentingan untuk menguasai Papua, mengingat Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan memiliki kedudukan geo politik yang strategis.
Presiden Soekarno, Jenderal AH Nasution, dan Adam Malik lihai memainkan isu dalam diplomasi internasional, memanfaatkan momentum Perang Dingin antara dua negara adikuasa Amerika Serikat dan Rusia. Kalau tidak, mungkinPapua sudah menjadi negara merdeka atau Papua menjadi bagian dari Belanda dan Australia.
Tulisan hasil observasi dari peneliti Australia Herbert Feith menyatakan, saat konflik perebutan Irian Barat (Papua) lagi memanas, Australia sangat menginginkan Irian Barat yang saat itu dikuasai oleh Belanda diserahkan kepada Australia. Dari aspek geopolitik, Australia yang dikuasai oleh ras kulit putih merasa tidak nyaman bertetangga langsung dengan Indonesia. Bergabungnya Irian Barat ke wilayah Indonesia, menyebaban Australia merasa terancam dari aspek keamanan kawasan.
Resolusi konflik mendamaikan tanah Papua bisa dipelajari dari strategi penghentian konflik yang dilakukan oleh pemerintahan SBY dan JK saat menghentikan konflik Aceh dan Ambon yang memiliki kemiripan dengan konflik Papua. Permasalahan konflik di Papua dapat diidentifikasi sebagai berikut, yakni konflik antara kekuatan bersenjata, melawan pemerintah. Konfik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan investor. Lalu, konflik antara pekerja dengan investor.
Dalam proses resolusi konflik di Papua, pendekatan keamanan harus tetap dilakukan untuk memastikan Papua adalah wilayah yang aman. Jangan sampai negara kalah kuasa dengan pemberontak. Perdamaian di Papua tidak akan bisa terwujud kalau negara tidak bisa menjamin keamanan masyarakat.
Jalur mata rantai perdagangan senjata dan amunisi dari luar Papua ke OPM harus diputus. Konflik bersenjata terus terjadi karena ada suplai senjata dan amunisi ke pemberontak. Suplai senjata dan amunisi ke OPM memiliki berbagai motif, motif bisnis, politik. Banyak pemberontak yang tidak mau Papua damai, sebab merasa telah nyaman dengan status sebagai komandan dan panglima. Kalau mereka menyerah bergabung dengan pemerintah RI, mereka hanya menjadi masyarakat biasa, tidak lagi memiliki pengaruh dan kekuasaan
Wapres JK merintis perdamaian di Aceh dan Ambon dengan melakukan langkah dialog dengan pihak yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam konflik bersenjata. Dengan pendekatan dialog, pemerintah dapat memahami keinginan dari pihak yang berkonflik. Selama ini, pemerintah belum melakukan pendekatan dialog damai dengan pihak yang terlibat dalam konflik.
Membangun pendekatan dialog dalam konflik Papua memang butuh waktu. OPM tidak memiliki struktur kepemimpinan komando terpusat seperti GAM di Aceh. Gerakan OPM di Papua banyak faksi satu dengan yang lain memiliki kepentingan dan tujuan perjuangan berbeda-beda. OPM saat ini menggunakan strategi perang gerilya dan diplomasi internasional, memiliki kesamaan dengan konflik Timor Timur. OPM mendapatkan dukungan dan jaringan internasional. Ini bisa bisa dilihat dengan senjata yang mereka gunakan.
Merintis perdamaian di Papua harus juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, pembangunan fisik, dan pembangunan sosial. Kemajuan pembangunan di Papua jangan sampai memarginalkan masyarakat adat Papua. Pribumi Papua harus maju bersama dengan masyarakat pendatang dari Jawa, Bugis, Makassar, Toraja, dan Sumatra.
Pembangunan sosial dan budaya harus dilakukan dengan mengubah orientasi kehidupan masyarakat Papua agar dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Putra adat Papua banyak yang sukses menjadi profesor, Perwira Tinggi TNI dan Polri, dubes, dan menteri. Saatnya putra-putra Papua diedukasi dan dilatih menjadi wirausahawan. Selama ini pribumi Papua hanya menjadi pedagang tradisional, belum ada yang muncul menjadi wirausahawan nasional yang sukses.
Semoga Wapres Gibran dapat menyelesaikan permasalahan dan menghentikan konflik di Papua. Amin.
(zik)
Lihat Juga :
