PAN Apresiasi Pemerintah Tunda Pembangunan Ibu Kota Baru
Rabu, 09 September 2020 - 18:58 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengapresiasi upaya pemerintah menunda rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengapresiasi upaya pemerintah menunda rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Alasan pemerintah menunda itu pun dianggap tepat dalam upaya memutus mata rantai virus Corona (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Kami mengapresiasi keputusan pemerintah untuk menunda proses pemindahan ibu kota, mengingat penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sejatinya adalah program prioritas pemerintah," ujar Eddy Soeparno dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/9/2020).
Wakil Ketua Komisi VII DPR ini berpendapat, bukan saja dari aspek anggaran yang perlu difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan PEN, tetapi juga perhatian, tenaga dan pemikiran tidak boleh terpecah. Apalagi, lanjut dia, pemerintah perlu tambahan anggaran untuk produksi vaksin dan obat anti Covid-19, termasuk proses vaksinasinya. Hal tersebut tentu membutuhkan banyak biaya. Maka itu, gerak cepat pemerintah menunda pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur dinilai sudah tepat. "Belum lagi jika vaksinasi harus dilakukan lebih dari 1 kali untuk masyarakat," kata Legislator Dapil Bogor dan Cianjur ini. (Baca juga: Tarik Ulur Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur)
Dirinya yakin, pascapenanggulangan Covid-19 dan PEN, pemerintah akan memulai proses pengembangan ibu kota baru kembali dengan mempertimbangkan kesiapan dan kesanggupan anggaran. "Mengingat kita menerbitkan utang baru yang jumlahnya signifikan untuk membiayai Covid, PEN serta defisit anggaran 2020 sampai dengan 2023," pungkasnya. (Baca juga: Pakar Rancang Kota UI: Pandemi Corona Buka Peluang Redesign Ibu Kota Negara)
Sekadar diketahui, sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan rencana pembangunan ibu kota negara baru ditunda untuk tahun depan. Akan tetapi, pemerintah akan tetap melanjutkan pembahasan masterplan hingga pembangunan infrastruktur dasar di kota sekitar IKN baru.
"Kami mengapresiasi keputusan pemerintah untuk menunda proses pemindahan ibu kota, mengingat penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sejatinya adalah program prioritas pemerintah," ujar Eddy Soeparno dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/9/2020).
Wakil Ketua Komisi VII DPR ini berpendapat, bukan saja dari aspek anggaran yang perlu difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan PEN, tetapi juga perhatian, tenaga dan pemikiran tidak boleh terpecah. Apalagi, lanjut dia, pemerintah perlu tambahan anggaran untuk produksi vaksin dan obat anti Covid-19, termasuk proses vaksinasinya. Hal tersebut tentu membutuhkan banyak biaya. Maka itu, gerak cepat pemerintah menunda pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur dinilai sudah tepat. "Belum lagi jika vaksinasi harus dilakukan lebih dari 1 kali untuk masyarakat," kata Legislator Dapil Bogor dan Cianjur ini. (Baca juga: Tarik Ulur Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur)
Dirinya yakin, pascapenanggulangan Covid-19 dan PEN, pemerintah akan memulai proses pengembangan ibu kota baru kembali dengan mempertimbangkan kesiapan dan kesanggupan anggaran. "Mengingat kita menerbitkan utang baru yang jumlahnya signifikan untuk membiayai Covid, PEN serta defisit anggaran 2020 sampai dengan 2023," pungkasnya. (Baca juga: Pakar Rancang Kota UI: Pandemi Corona Buka Peluang Redesign Ibu Kota Negara)
Sekadar diketahui, sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan rencana pembangunan ibu kota negara baru ditunda untuk tahun depan. Akan tetapi, pemerintah akan tetap melanjutkan pembahasan masterplan hingga pembangunan infrastruktur dasar di kota sekitar IKN baru.
(cip)
tulis komentar anda