Iran, Nuklir, dan Cermin Ketimpangan Global
Minggu, 13 Juli 2025 - 07:17 WIB
Eko Ernada, Pengajar dan Peneliti Kajian Timur Tengah, Universitas Jember. Foto/Istimewa
Eko Ernada
Pengajar dan Peneliti Kajian Timur Tengah, Universitas Jember
PADA Juli 2025, Iran resmi menangguhkan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Bukan sekadar manuver simbolik, langkah ini mengguncang fondasi sistem pengawasan nuklir global. Akses inspektur internasional dicabut, kamera pengawas dimatikan, dan kepercayaan yang rapuh pun ambruk. Dunia tersentak, namun Iran merasa bertindak rasional: mengapa tunduk pada sistem yang tidak pernah melindunginya?
Langkah ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan puncak dari akumulasi frustrasi Iran terhadap tatanan global yang timpang dan selektif. Parlemen Iran menyebut IAEA telah kehilangan netralitas, menjadi instrumen tekanan politik Barat. Jika institusi internasional tidak lagi dipercaya oleh pihak yang diawasinya, dan hukum hanya tajam ke satu arah, maka krisis kepercayaan bukan lagi soal satu negara—melainkan menyangkut legitimasi seluruh sistem global nonproliferasi. Seperti dikemukakan Richard Falk, pakar hukum internasional, "suatu sistem global kehilangan legitimasi ketika hukum berubah menjadi alat seleksi, bukan perlindungan."
Situasi ini menggugah kembali pertanyaan mendasar: apakah Iran benar-benar ancaman bagi perdamaian dunia, atau justru cermin dari sistem internasional yang cacat dan penuh standar ganda? Jika verifikasi nuklir telah kehilangan kepercayaan, bagaimana mungkin diplomasi bisa berjalan, dan atas dasar apa aturan internasional ditegakkan?
Untuk memahami posisi Iran hari ini, kita perlu menengok sejarahnya. Program nuklir Iran dimulai sejak 1950-an di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi, didukung langsung oleh Amerika Serikat melalui inisiatif "Atoms for Peace." Saat itu Iran bercita-cita membangun puluhan reaktor nuklir. Namun setelah Revolusi Islam 1979, hubungan strategis dengan Barat runtuh dan dicurigai sebagai ancaman ideologis. Dukungan berganti menjadi kecurigaan.
Pengajar dan Peneliti Kajian Timur Tengah, Universitas Jember
PADA Juli 2025, Iran resmi menangguhkan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Bukan sekadar manuver simbolik, langkah ini mengguncang fondasi sistem pengawasan nuklir global. Akses inspektur internasional dicabut, kamera pengawas dimatikan, dan kepercayaan yang rapuh pun ambruk. Dunia tersentak, namun Iran merasa bertindak rasional: mengapa tunduk pada sistem yang tidak pernah melindunginya?
Langkah ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan puncak dari akumulasi frustrasi Iran terhadap tatanan global yang timpang dan selektif. Parlemen Iran menyebut IAEA telah kehilangan netralitas, menjadi instrumen tekanan politik Barat. Jika institusi internasional tidak lagi dipercaya oleh pihak yang diawasinya, dan hukum hanya tajam ke satu arah, maka krisis kepercayaan bukan lagi soal satu negara—melainkan menyangkut legitimasi seluruh sistem global nonproliferasi. Seperti dikemukakan Richard Falk, pakar hukum internasional, "suatu sistem global kehilangan legitimasi ketika hukum berubah menjadi alat seleksi, bukan perlindungan."
Situasi ini menggugah kembali pertanyaan mendasar: apakah Iran benar-benar ancaman bagi perdamaian dunia, atau justru cermin dari sistem internasional yang cacat dan penuh standar ganda? Jika verifikasi nuklir telah kehilangan kepercayaan, bagaimana mungkin diplomasi bisa berjalan, dan atas dasar apa aturan internasional ditegakkan?
Untuk memahami posisi Iran hari ini, kita perlu menengok sejarahnya. Program nuklir Iran dimulai sejak 1950-an di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi, didukung langsung oleh Amerika Serikat melalui inisiatif "Atoms for Peace." Saat itu Iran bercita-cita membangun puluhan reaktor nuklir. Namun setelah Revolusi Islam 1979, hubungan strategis dengan Barat runtuh dan dicurigai sebagai ancaman ideologis. Dukungan berganti menjadi kecurigaan.
Lihat Juga :