Quo Vadis Masa Depan IHT di Indonesia

Akibatnya, rokok ilegal menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat dengan harga yang jauh lebih murah, yang pada gilirannya merugikan penerimaan negara serta melemahkan posisi industri legal yang patuh terhadap regulasi. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi kondisi tersebut, pemerintah perlu menerapkan strategi yang lebih terintegrasi.

Penguatan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal harus menjadi prioritas utama, disertai dengan penyederhanaan struktur tarif cukai yang dinilai terlalu kompleks dan rawan disalahgunakan.

Selain itu, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) perlu dikelola secara efektif oleh pemerintah daerah, khususnya untuk mendukung fungsi pengawasan dan edukasi masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan penerimaan negara dapat tetap optimal, industri legal terlindungi secara berkelanjutan, dan pasar rokok ilegal dapat ditekan secara signifikan.

Menjaga Keseimbangan Kebijakan IHT

Kebijakan terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia selalu berada dalam persimpangan yang rumit karena menyangkut banyak kepentingan. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk mengendalikan konsumsi rokok demi melindungi kesehatan masyarakat. Namun di sisi lain, sektor ini melibatkan jutaan tenaga kerja, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, hingga pedagang kecil. Setiap kebijakan yang berdampak pada harga dan distribusi produk tembakau akan langsung dirasakan oleh kelompok-kelompok ini, baik dari sisi pendapatan maupun kelangsungan usaha mereka.

Petani tembakau sering kali menjadi pihak yang paling rentan ketika permintaan bahan baku menurun akibat menurunnya produksi rokok legal. Pedagang kecil juga menghadapi tantangan ketika kebijakan pelarangan penjualan di area tertentu diberlakukan, seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024.

Di sisi industri, terutama pelaku usaha kecil-menengah, tekanan terhadap keberlangsungan usaha semakin besar akibat kenaikan tarif cukai dan kompleksitas regulasi. Di tengah tekanan ini, sektor kesehatan tetap konsisten mendorong pembatasan konsumsi rokok melalui berbagai instrumen regulasi, termasuk wacana plain packaging dan pelarangan iklan.

Mengelola kebijakan IHT di Indonesia bukanlah tugas yang mudah, karena menyangkut dilema antara dua kepentingan besar yakin menjaga keberlangsungan sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja, atau mempercepat agenda pengendalian konsumsi tembakau demi kesehatan publik. Pemerintah dihadapkan pada kenyataan bahwa keputusan fiskal dan regulasi di sektor ini dapat berdampak luas, tidak hanya pada industri besar, tetapi juga pada petani tembakau, pekerja pabrik, dan pedagang kecil. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang bijaksana, terukur, dan tidak ekstrem dalam salah satu arah.

Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah menyusun peta jalan (roadmap) kebijakan tembakau yang bersifat inklusif dan akomodatif. Roadmap ini harus mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan petani tembakau, sekaligus mendukung upaya pengendalian konsumsi melalui edukasi publik dan penguatan layanan kesehatan.

Kebijakan yang berkeadilan – bukan represif – akan membuka jalan bagi transformasi sektor IHT menjadi lebih terkendali, tanpa mengorbankan kontribusi sosial-ekonominya. Alhasil, IHT pun tetap dapat menjadi bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan, namun dalam kerangka regulasi yang sehat dan bertanggung jawab. Semoga.