Potensi Perang Dunia dan Kesiapan Indonesia ke Depan
Sabtu, 05 Juli 2025 - 11:48 WIB
Drajad Wibowo menyoroti kesiapan fiskal Indonesia yang jauh dari cukup. “Kinerja penerimaan negara semester pertama 2025 justru turun dari Rp1.458 triliun ke Rp1.451 triliun. Kalau penerimaan tidak cukup, bagaimana bisa kita beli alutsista, apalagi memperkuat pertahanan?” katanya.
"Presiden Prabowo visioner, tapi visi itu butuh detail. Dan detail itu yang harus kita bantu susun bersama," sambungnya.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan cara-cara luar biasa untuk meningkatkan pendapatan negara. Salah satunya, dengan memanfaatkan kecanggihan intelijen dan teknologi untuk menggali potensi pajak tersembunyi, termasuk dari praktik transfer pricing, border economy, dan tunggakan pajak inkrah. Yang terakhir saja nilainya mencapai Rp99 triliun.
Sementara itu, Anton Permana memperingatkan soal “peta panas” dunia. “Setidaknya ada lima titik panas yang harus kita waspadai: Ukraina, Timur Tengah, Taiwan, Laut China Selatan, dan konflik India–Pakistan,” kata Anton.
Ia juga mengungkap bahwa Australia memiliki 23 pangkalan rudal yang mengarah ke Indonesia, sementara pertahanan udara RI masih mengandalkan pesawat generasi keempat. “Kalau kita ingin perdamaian, maka kita harus kuat. Dan kekuatan itu tidak cukup hanya lewat niat, tapi juga lewat struktur,” ujar Anton.
Ia pun menyarankan segera dibentuknya Dewan Keamanan Nasional, agar koordinasi antara intelijen, diplomasi pertahanan, dan kebijakan strategis tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Helmy Fauzy menyentil pentingnya ketegasan diplomasi. “Amerika sudah memindahkan 60% kekuatan militernya ke Asia Pasifik. Kalau ASEAN tidak dikuatkan, kita hanya akan jadi panggung pertarungan superpower,” katanya.
Ia memuji langkah Presiden Prabowo yang membawa Indonesia masuk ke BRICS, “Sikap kita kini tegas. Beda dengan era sebelumnya yang masih gamang.”
Pandangan senada disampaikan oleh Rizal Dharma Putra yang mengingatkan bahwa kini, pengambilan keputusan luar negeri banyak dikendalikan oleh individu pemimpin negara. “Ini membuat situasi lebih fluktuatif dan berbahaya,” katanya.
Oleh sebab itu, menurut Rizal, Indonesia harus menjaga posisi strategisnya dengan prinsip keseimbangan yang cerdas.
Stepi Anriani, pakar pertahanan dan intelijen, menyebut perang kini telah bergeser menjadi multidomain warfare. “Perang tidak lagi frontal, tapi simultan dan presisi. Lihat serangan B-2 Spirit Amerika ke fasilitas Iran atau rudal presisi Iran ke Israel. Semua terukur,” ujarnya.
"Presiden Prabowo visioner, tapi visi itu butuh detail. Dan detail itu yang harus kita bantu susun bersama," sambungnya.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan cara-cara luar biasa untuk meningkatkan pendapatan negara. Salah satunya, dengan memanfaatkan kecanggihan intelijen dan teknologi untuk menggali potensi pajak tersembunyi, termasuk dari praktik transfer pricing, border economy, dan tunggakan pajak inkrah. Yang terakhir saja nilainya mencapai Rp99 triliun.
Sementara itu, Anton Permana memperingatkan soal “peta panas” dunia. “Setidaknya ada lima titik panas yang harus kita waspadai: Ukraina, Timur Tengah, Taiwan, Laut China Selatan, dan konflik India–Pakistan,” kata Anton.
Ia juga mengungkap bahwa Australia memiliki 23 pangkalan rudal yang mengarah ke Indonesia, sementara pertahanan udara RI masih mengandalkan pesawat generasi keempat. “Kalau kita ingin perdamaian, maka kita harus kuat. Dan kekuatan itu tidak cukup hanya lewat niat, tapi juga lewat struktur,” ujar Anton.
Ia pun menyarankan segera dibentuknya Dewan Keamanan Nasional, agar koordinasi antara intelijen, diplomasi pertahanan, dan kebijakan strategis tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Helmy Fauzy menyentil pentingnya ketegasan diplomasi. “Amerika sudah memindahkan 60% kekuatan militernya ke Asia Pasifik. Kalau ASEAN tidak dikuatkan, kita hanya akan jadi panggung pertarungan superpower,” katanya.
Ia memuji langkah Presiden Prabowo yang membawa Indonesia masuk ke BRICS, “Sikap kita kini tegas. Beda dengan era sebelumnya yang masih gamang.”
Pandangan senada disampaikan oleh Rizal Dharma Putra yang mengingatkan bahwa kini, pengambilan keputusan luar negeri banyak dikendalikan oleh individu pemimpin negara. “Ini membuat situasi lebih fluktuatif dan berbahaya,” katanya.
Oleh sebab itu, menurut Rizal, Indonesia harus menjaga posisi strategisnya dengan prinsip keseimbangan yang cerdas.
Stepi Anriani, pakar pertahanan dan intelijen, menyebut perang kini telah bergeser menjadi multidomain warfare. “Perang tidak lagi frontal, tapi simultan dan presisi. Lihat serangan B-2 Spirit Amerika ke fasilitas Iran atau rudal presisi Iran ke Israel. Semua terukur,” ujarnya.
Lihat Juga :