HUT Bhayangkara ke-79, Cak Nanto ke Polri: Teruslah Menjadi Pelindung Masyakarakat
Selasa, 24 Juni 2025 - 11:04 WIB
Ia mengatakan ada UUD 1945, Pancasila, dan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat, yang bisa dijadikan Polri untuk merevitalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Hal itu dikatakannya dalam Dialog Polri bertema Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Polri Melalui Penguatan Internalisasi Tribrata dan Catur Prasetya dalam Menghadapi Bhayangkara ke-79 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).
Sedangkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengapresiasi kinerja Polri salah satunya lewat pembentukan Desk Ketenagakerjaan. Menurutnya langkah itu sebagai bentuk nyata kehadiran 'Polri untuk Masyarakat' khususnya bagi kelompok buruh. Baca juga: 3 Kombes Dipindah ke Baintelkam Polri pada Mutasi Mei 2025
Melalui pembentukan Desk Ketenagakerjaan, kata dia, Polri mampu menyelesaikan pelbagai persoalan yang dihadapi oleh kelompok buruh dan pengusaha. Ia mengatakan selama ini penyelesaian masalah melalui Dinas Ketenagakerjaan kerap menemui jalan buntu.
Kondisi itu menurutnya berubah setelah dilakukan pendekatan oleh Desk Ketenagakerjaan Polri. "Misalnya, pengusaha tidak membayar upah minimum. Itu ada unsur pidananya satu tahun, kalau melalui disnaker itu sangat sulit memaksa pengusaha membayar upah sesuai aturan," katanya.
Sedangkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengapresiasi kinerja Polri salah satunya lewat pembentukan Desk Ketenagakerjaan. Menurutnya langkah itu sebagai bentuk nyata kehadiran 'Polri untuk Masyarakat' khususnya bagi kelompok buruh. Baca juga: 3 Kombes Dipindah ke Baintelkam Polri pada Mutasi Mei 2025
Melalui pembentukan Desk Ketenagakerjaan, kata dia, Polri mampu menyelesaikan pelbagai persoalan yang dihadapi oleh kelompok buruh dan pengusaha. Ia mengatakan selama ini penyelesaian masalah melalui Dinas Ketenagakerjaan kerap menemui jalan buntu.
Kondisi itu menurutnya berubah setelah dilakukan pendekatan oleh Desk Ketenagakerjaan Polri. "Misalnya, pengusaha tidak membayar upah minimum. Itu ada unsur pidananya satu tahun, kalau melalui disnaker itu sangat sulit memaksa pengusaha membayar upah sesuai aturan," katanya.
(poe)
Lihat Juga :