RUU Polri Dikritisi karena Bikin Polisi Superbody
Senin, 05 Mei 2025 - 13:04 WIB
Yusdianto memberikan contoh dengan penambahan Pasal 14 ayat 1 (o) yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyadapan tanpa mekanisme pengawasan independen, Pasal 16 ayat 1 (q) memberikan otoritas kepada Polri untuk mengawasi dan mengamankan ruang siber, serta Pasal 16A dan 16B yang memperluas fungsi intelijen Polri untuk melakukan "penangkalan" terhadap ancaman kepentingan nasional tanpa definisi yang jelas.
"Jangan-jangan nanti RUU ini mendorong Polri lebih maju ke depan. Misalnya, mereka punya kewenangan secara superbody memberangus kebebasan berpendapat/berekspresi. Kemudian, menutup diri, tidak partisipatif," katanya.
Baca juga: 29 Kombes Pecah Bintang usai Dimutasi Kapolri pada Maret 2025, Ini Nama-namanya
"Jangan-jangan nanti perubahannya membuat Polri masuk dengan alasan memantau kejahatan di dunia digital, mereka bisa menerobos wilayah-wilayah privat masyarakat. Jangan-jangan penyadapan ini berpotensi disalahgunakan sebagai alat kekuasaan negara untuk memantau dan mengawasi masyarakat. Ini berlebihan," tambahnya.
Yusdianto berpendapat, dengan kewenangan yang ada saat ini, Polri belum bisa membuktikan sebagai lembaga yang profesional. Dicontohkannya dengan penanganan demonstrasi hingga berbagai peristiwa yang terjadi.
"Jangan-jangan nanti RUU ini mendorong Polri lebih maju ke depan. Misalnya, mereka punya kewenangan secara superbody memberangus kebebasan berpendapat/berekspresi. Kemudian, menutup diri, tidak partisipatif," katanya.
Baca juga: 29 Kombes Pecah Bintang usai Dimutasi Kapolri pada Maret 2025, Ini Nama-namanya
"Jangan-jangan nanti perubahannya membuat Polri masuk dengan alasan memantau kejahatan di dunia digital, mereka bisa menerobos wilayah-wilayah privat masyarakat. Jangan-jangan penyadapan ini berpotensi disalahgunakan sebagai alat kekuasaan negara untuk memantau dan mengawasi masyarakat. Ini berlebihan," tambahnya.
Yusdianto berpendapat, dengan kewenangan yang ada saat ini, Polri belum bisa membuktikan sebagai lembaga yang profesional. Dicontohkannya dengan penanganan demonstrasi hingga berbagai peristiwa yang terjadi.
Lihat Juga :