Guru Besar Unpad Sarankan Pembahasan RKUHAP Dibarengi Revisi UU Polri dan Kejaksaan
Selasa, 29 April 2025 - 18:47 WIB
Susi menjelaskan sebagai undang-undang yang mengatur criminal justice system, utamanya KUHAP harus diatur secara detail dan mampu mengakomodir semua pihak. Hal itu karena KUHAP adalah undang-undang atau hukum formil untuk menegakkan hukum materil.
"Maka itu akan berkaitan dengan warga negara, berkaitan dengan individu yang berkaitan dengan hak. Jadi disitulah mengapa hukum acara itu harus diatur dengan sangat baik, dengan sangat detail,” katanya.
Susi juga turut menjelaskan bagaimana proses pembuatan UU yang baik agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Syarat utamanya yakni proses pembuatan Undang-Undang harus dilakukan sematang mungkin. Salah satunya mengakomodir seluruh pihak yang akan diatur dalam Undang-Undang tersebut yang menjadi prosedur yang merupakan jantungnya hukum.
“Makanya kenapa dalam peraturan pembuatan UU itu dijelaskan dengan jelas supaya jangan sampai pembentuk UU hanya memperlihatkan legitimasi saja dan validity," tuturnya.
"Maka itu akan berkaitan dengan warga negara, berkaitan dengan individu yang berkaitan dengan hak. Jadi disitulah mengapa hukum acara itu harus diatur dengan sangat baik, dengan sangat detail,” katanya.
Susi juga turut menjelaskan bagaimana proses pembuatan UU yang baik agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Syarat utamanya yakni proses pembuatan Undang-Undang harus dilakukan sematang mungkin. Salah satunya mengakomodir seluruh pihak yang akan diatur dalam Undang-Undang tersebut yang menjadi prosedur yang merupakan jantungnya hukum.
“Makanya kenapa dalam peraturan pembuatan UU itu dijelaskan dengan jelas supaya jangan sampai pembentuk UU hanya memperlihatkan legitimasi saja dan validity," tuturnya.
Lihat Juga :