Pengamat: Pengembalian SK PDIP Bisa Jadi Rekor dalam Politik
Minggu, 06 September 2020 - 11:40 WIB
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mulyadi-Ali Mukhi (Mualim) mengembalikan rekomendasi PDIP. FOTO/IST
JAKARTA - Pernyataan Ketua bidang Politik dan Keamanan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani yang menyinggung Pancasila di Sumatera Barat (Sumbar) berbuntut panjang. Mulyadi-Ali Mukhni sebagai calon Gunernur dan wakil Gubernur Sumbar mengembalikan SK rekomendasi yang telah diberikan PDIP.
Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut, pengembalian SK PDIP bisa jadi rekor dalam politik. "Ini baru pertama dalam sejarah pilkada rekom dikembalikan," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Minggu (6/9/2020). ( )
Padahal, menurut Adi, semua kandidat berebut rekomendasi partai, terlebih rekomendasi dari PDIP sebagai partai penguasa. Namun, di sisi lain, Adi menganggap, pengembalian rekomendasi PDIP ini syarat nuansa politik.
"Kandidat yang tadinya direkom PDIP tak mau jadi ada beban elektoral jelang pilkada. Apalagi sekarang masuk masa pilkada," kata analis politik asal UIN Jakarta ini menandaskan. (
)
Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut, pengembalian SK PDIP bisa jadi rekor dalam politik. "Ini baru pertama dalam sejarah pilkada rekom dikembalikan," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Minggu (6/9/2020). ( )
Padahal, menurut Adi, semua kandidat berebut rekomendasi partai, terlebih rekomendasi dari PDIP sebagai partai penguasa. Namun, di sisi lain, Adi menganggap, pengembalian rekomendasi PDIP ini syarat nuansa politik.
"Kandidat yang tadinya direkom PDIP tak mau jadi ada beban elektoral jelang pilkada. Apalagi sekarang masuk masa pilkada," kata analis politik asal UIN Jakarta ini menandaskan. (
Baca Juga
(abd)
tulis komentar anda