Menguji Diplomasi Prabowo lewat Gaza
Rabu, 16 April 2025 - 22:47 WIB
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Evakuasi Warga Gaza Palestina Bukan Bentuk Relokasi
Dalam waktu bersamaan, Prabowo juga tengah menggalang kerja sama ekonomi dengan negara-negara Teluk. Ketertarikan terhadap investasi dari negara-negara seperti Qatar dan UEA wajar, namun menjadi tidak ideal jika beriringan dengan sikap luar negeri yang terlalu akomodatif terhadap narasi kekuatan-kekuatan tersebut. Diplomasi ekonomi yang tidak berjarak dengan agenda geopolitik mitra justru akan melemahkan posisi tawar Indonesia sebagai kekuatan demokrasi Asia. Lebih krusial lagi, Indonesia tidak memiliki kerangka hukum kuat untuk mendukung kebijakan evakuasi pengungsi. Tanpa meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, pemerintah harus bergantung pada pendekatan diskresi yang rawan konflik antar-lembaga. Belum lagi ketidaksiapan regulasi imigrasi, sistem pendidikan, serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang akan ditempatkan di Indonesia dalam status hukum yang belum jelas.
Kondisi sosial ekonomi domestik juga tidak mendukung pelaksanaan kebijakan ini tanpa resistensi. Di tengah tingginya angka pengangguran, inflasi pangan, dan ketimpangan layanan sosial, publik bisa dengan mudah menilai langkah ini sebagai bentuk kealpaan pemerintah terhadap persoalan dalam negeri. Maka, strategi komunikasi publik harus menjadi prioritas, agar niat solidaritas tidak dibaca sebagai pengabaian terhadap rakyat sendiri.
Jika kebijakan ini hendak dijalankan dengan tanggung jawab, maka pemerintah harus segera membentuk gugus tugas lintas kementerian—melibatkan Kemenlu, Kemenkumham, Kemensos, Kemenkes, dan Kemendikbudristek—untuk merumuskan skema yang komprehensif dan terukur. Status hukum, perlindungan anak, layanan trauma healing, pendidikan, hingga pengawasan pascaevakuasi perlu dipastikan secara administratif dan operasional.
Evakuasi bukan sekadar memindahkan anak-anak Palestina dari zona konflik, tetapi memberi mereka pemulihan yang layak. Ini menuntut ketersediaan psikolog terlatih, pendamping berbahasa Arab, hingga program pendidikan inklusif yang peka budaya. Tanpa kesiapan tersebut, evakuasi bisa menjadi relokasi problem, bukan solusi kemanusiaan.
Baca Juga: Proposal Mesir untuk Gaza 2030 Persatukan Negara-negara Arab
Di mata dunia, keberhasilan misi ini bisa mengangkat profil Indonesia sebagai aktor kemanusiaan yang kredibel. Tetapi jika gagal—baik karena ketidaksiapan teknis maupun reaksi sosial dalam negeri—langkah ini akan tercatat sebagai simbolisme politik yang merusak legitimasi global Prabowo di masa awal kepemimpinannya.
Dalam waktu bersamaan, Prabowo juga tengah menggalang kerja sama ekonomi dengan negara-negara Teluk. Ketertarikan terhadap investasi dari negara-negara seperti Qatar dan UEA wajar, namun menjadi tidak ideal jika beriringan dengan sikap luar negeri yang terlalu akomodatif terhadap narasi kekuatan-kekuatan tersebut. Diplomasi ekonomi yang tidak berjarak dengan agenda geopolitik mitra justru akan melemahkan posisi tawar Indonesia sebagai kekuatan demokrasi Asia. Lebih krusial lagi, Indonesia tidak memiliki kerangka hukum kuat untuk mendukung kebijakan evakuasi pengungsi. Tanpa meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, pemerintah harus bergantung pada pendekatan diskresi yang rawan konflik antar-lembaga. Belum lagi ketidaksiapan regulasi imigrasi, sistem pendidikan, serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang akan ditempatkan di Indonesia dalam status hukum yang belum jelas.
Kondisi sosial ekonomi domestik juga tidak mendukung pelaksanaan kebijakan ini tanpa resistensi. Di tengah tingginya angka pengangguran, inflasi pangan, dan ketimpangan layanan sosial, publik bisa dengan mudah menilai langkah ini sebagai bentuk kealpaan pemerintah terhadap persoalan dalam negeri. Maka, strategi komunikasi publik harus menjadi prioritas, agar niat solidaritas tidak dibaca sebagai pengabaian terhadap rakyat sendiri.
Jika kebijakan ini hendak dijalankan dengan tanggung jawab, maka pemerintah harus segera membentuk gugus tugas lintas kementerian—melibatkan Kemenlu, Kemenkumham, Kemensos, Kemenkes, dan Kemendikbudristek—untuk merumuskan skema yang komprehensif dan terukur. Status hukum, perlindungan anak, layanan trauma healing, pendidikan, hingga pengawasan pascaevakuasi perlu dipastikan secara administratif dan operasional.
Evakuasi bukan sekadar memindahkan anak-anak Palestina dari zona konflik, tetapi memberi mereka pemulihan yang layak. Ini menuntut ketersediaan psikolog terlatih, pendamping berbahasa Arab, hingga program pendidikan inklusif yang peka budaya. Tanpa kesiapan tersebut, evakuasi bisa menjadi relokasi problem, bukan solusi kemanusiaan.
Baca Juga: Proposal Mesir untuk Gaza 2030 Persatukan Negara-negara Arab
Di mata dunia, keberhasilan misi ini bisa mengangkat profil Indonesia sebagai aktor kemanusiaan yang kredibel. Tetapi jika gagal—baik karena ketidaksiapan teknis maupun reaksi sosial dalam negeri—langkah ini akan tercatat sebagai simbolisme politik yang merusak legitimasi global Prabowo di masa awal kepemimpinannya.
Lihat Juga :