Ganjar Usul Pendapatan ASN Dipotong, Pakar Ekonomi: Relevan dan Sangat Dibutuhkan
Minggu, 03 Mei 2020 - 11:16 WIB
Tanpa adanya suntikan dana dari realokasi anggaran tersebut, selain berdampak buruk pada penanganan pagebluk, juga akan menambah penduduk miskin di negeri ini. Padahal utang luar negeri di saat inipun sangat tidak memungkinkan. Sementara jumlah penduduk berkategori rawan miskin di negeri ini mencapai 40 juta dan jumlah penduduk miskin mencapai 25 juta jiwa.
"Jika pemotongan tunjangan jabatan itu langsung di cut off, 20 persen saja misalnya, dan itu dilakukan secara nasional maka penanganan COVID-19 ini akan mendapatkan tambahan anggaran yang cukup signifikan," sebutnya.
Jika hal tersebut tidak segera direalisasikan, dirinya khawatir akan terjadi persebaran penularan yang sangat luas, terutama di pulau Jawa. Namun demikian, dirinya juga mewanti-wanti jangan sampai menyepelekan penanganan di daerah pedalaman, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua.
Maka hal tersebut akan lebih baik jika apa yang diusulkan Ganjar tersebut dibahas lebih mendalam oleh pemerintah pusat.
"Bila jadi kebijakan, sebaiknya yang tunjangan terutama tunjangan jabatan yang dipotong. Karena setelah Pandemi selesai, pasti memerlukan lagi anggaran pemulihan. Nah singkat kata, anggarannya itu dibutuhkan sangat besar. Maka relokasi dan realokasi anggaran itu memang menjadi satu-satunya pilihan," jelasnya.
"Jika pemotongan tunjangan jabatan itu langsung di cut off, 20 persen saja misalnya, dan itu dilakukan secara nasional maka penanganan COVID-19 ini akan mendapatkan tambahan anggaran yang cukup signifikan," sebutnya.
Jika hal tersebut tidak segera direalisasikan, dirinya khawatir akan terjadi persebaran penularan yang sangat luas, terutama di pulau Jawa. Namun demikian, dirinya juga mewanti-wanti jangan sampai menyepelekan penanganan di daerah pedalaman, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua.
Maka hal tersebut akan lebih baik jika apa yang diusulkan Ganjar tersebut dibahas lebih mendalam oleh pemerintah pusat.
"Bila jadi kebijakan, sebaiknya yang tunjangan terutama tunjangan jabatan yang dipotong. Karena setelah Pandemi selesai, pasti memerlukan lagi anggaran pemulihan. Nah singkat kata, anggarannya itu dibutuhkan sangat besar. Maka relokasi dan realokasi anggaran itu memang menjadi satu-satunya pilihan," jelasnya.
(ars)
Lihat Juga :