Natalius Pigai: Kepala Daerah Tak Laksanakan HAM Sama Saja Menentang Asta Cita Prabowo
Rabu, 26 Februari 2025 - 22:44 WIB
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akmil Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025). Foto: Binti Mufarida
MAGELANG - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penguatan HAM menjadi poin pertama Asta Cita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Asta Cita tersebut yakni Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM.
Baca juga: Menteri HAM Natalius Pigai Akui Tak Memiliki Istri Selama 13 Tahun tapi Punya 3 Pacar
“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang Asta Cita nomor satu,” ujar Pigai saat menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).
Terdapat 3 program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.
Pigai menuturkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.
Penguatan HAM menjadi poin pertama Asta Cita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Asta Cita tersebut yakni Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM.
Baca juga: Menteri HAM Natalius Pigai Akui Tak Memiliki Istri Selama 13 Tahun tapi Punya 3 Pacar
“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang Asta Cita nomor satu,” ujar Pigai saat menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).
Terdapat 3 program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.
Pigai menuturkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.
Lihat Juga :