Hari Ini Demo Indonesia Gelap Digelar Serentak di Berbagai Daerah
Senin, 17 Februari 2025 - 08:11 WIB
“Terkena dampak efisiensi adalah kementerian-kementerian yang memiliki tugas-tugas untuk pelayanan dasar seperti bidang pendidikan, PUPR, dan kementerian lain. Ini yang mestinya dipertimbangkan ulang, apakah penempatan efisiensi itu sudah tepat,” ujar Arin dikutip dari situs umy.ac.id, Sabtu (15/2/2025).
Dia menilai pemangkasan anggaran buntut program MBG yang sedang dijalankan Prabowo yang memerlukan anggaran cukup besar agar program ini bisa berjalan. Satu cara yang paling mudah dilakukan dengan penghematan anggaran.
Menurut Arin, tentu saja cara yang dipilih dengan memangkas anggaran terutama di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan adalah langkah kurang bijak. Pemangkasan anggaran di sektor kesehatan akan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama untuk penanganan penyakit dan masalah stunting.
Jika masyarakat tidak dapat menanggung biaya perawatan ini bakal menjadi masalah serius. Bagi dia, efisiensi anggaran itu adalah cara kurang elegan. Seharusnya pemerintah mencari solusi alternatif, misalnya dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor jasa, atau melaksanakan program MBG secara bertahap.
Misalnya, memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) terlebih dahulu, baru setelah itu diperluas ke daerah lainnya. Dia menyarankan agar efisiensi anggaran ini ditinjau ulang. Mana yang sebaiknya dipangkas dan harus dipastikan tidak memengaruhi pelayanan publik.
Kedua, perlu mempertimbangkan mandatory spending seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, yang memiliki anggaran wajib dan tidak boleh diganggu gugat.
Ketiga, pemerintah harus mengkaji ulang implementasi program MBG. Implementasi program tersebut perlu diperbaiki dengan melakukan need assessment terlebih dahulu untuk menentukan mana yang lebih dibutuhkan.
“Saya rasa masyarakat juga tidak akan keberatan jika yang mendapatkan makan bergizi gratis adalah daerah 3T dan kantong-kantong kemiskinan, sehingga penempatan efisiensi anggaran ini harus dikaji ulang. Jika efisiensi dilakukan di kementerian yang pelayanan publiknya bersifat dasar dikhawatirkan pelayanan publik akan terganggu,” ungkap Arin.
Dia menilai pemangkasan anggaran buntut program MBG yang sedang dijalankan Prabowo yang memerlukan anggaran cukup besar agar program ini bisa berjalan. Satu cara yang paling mudah dilakukan dengan penghematan anggaran.
Menurut Arin, tentu saja cara yang dipilih dengan memangkas anggaran terutama di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan adalah langkah kurang bijak. Pemangkasan anggaran di sektor kesehatan akan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama untuk penanganan penyakit dan masalah stunting.
Jika masyarakat tidak dapat menanggung biaya perawatan ini bakal menjadi masalah serius. Bagi dia, efisiensi anggaran itu adalah cara kurang elegan. Seharusnya pemerintah mencari solusi alternatif, misalnya dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor jasa, atau melaksanakan program MBG secara bertahap.
Misalnya, memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) terlebih dahulu, baru setelah itu diperluas ke daerah lainnya. Dia menyarankan agar efisiensi anggaran ini ditinjau ulang. Mana yang sebaiknya dipangkas dan harus dipastikan tidak memengaruhi pelayanan publik.
Kedua, perlu mempertimbangkan mandatory spending seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, yang memiliki anggaran wajib dan tidak boleh diganggu gugat.
Ketiga, pemerintah harus mengkaji ulang implementasi program MBG. Implementasi program tersebut perlu diperbaiki dengan melakukan need assessment terlebih dahulu untuk menentukan mana yang lebih dibutuhkan.
“Saya rasa masyarakat juga tidak akan keberatan jika yang mendapatkan makan bergizi gratis adalah daerah 3T dan kantong-kantong kemiskinan, sehingga penempatan efisiensi anggaran ini harus dikaji ulang. Jika efisiensi dilakukan di kementerian yang pelayanan publiknya bersifat dasar dikhawatirkan pelayanan publik akan terganggu,” ungkap Arin.
(rca)
Lihat Juga :