Wamenham Minta Forum Tertutup untuk Jawab DPR soal Pembelian Alutsista
Rabu, 02 September 2020 - 18:57 WIB
Wamenham Wahyu Sakti Trenggono. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani memprotes Kementerian Pertahanan (Kemhan) karena sering melempar isu pembelian berbagai jenis alat utama sistem persenjataan (alutsista) . Dia tidak menyoal rencana pembelian jenis alutsista tapi, dia meminta agar Kemhan mengkaji terlebih dulu sebelum isunya dilempar ke publik.
“Lalu terkait dengan pembelian alutsista, sering sekali komentar dari bapak mau beli pesawat bekas, mau beli ini, mau beli itu, kami di DPR nggak masalah, kami mendukung kalau itu suatu keperluan mendesak, sah-sah saja. Tapi mbok ya rencana itu dikaji dulu sebelum dilempar ke publik,” kata Christina dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).
(Baca: Sri Mulyani Bela Prabowo, Tegaskan Belanja Alutsista Penting)
Christina mengaku, sebagai mitra kerja Kemhan, Komisi I DPR juga bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan ke publik demi kepentingan Kemhan sendiri. Sehingga, Komisi I DPR juga perlu mendengarkan penjelasan Kemhan soal itu.
“Karena kami di sini jadi harus memberikan penjelasan juga on your behalf. Jadi kita perlu mendengar penjelasan-penjelasan itu,” pintanya.
Politikus Partai Golkar juga mempertanyakan soal Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Industri Pertahanan Nomor 12/2016 yang mana, Komite itu memiliki tugas dan wewenang untuk menentukan kebijakan pemenuhan alat pertahanan, juga merumusukan mekanisme pembelian dari luar negeri. “Sejauh apa komite ini, statusnya seperti apa,” tambah Christina.
“Lalu terkait dengan pembelian alutsista, sering sekali komentar dari bapak mau beli pesawat bekas, mau beli ini, mau beli itu, kami di DPR nggak masalah, kami mendukung kalau itu suatu keperluan mendesak, sah-sah saja. Tapi mbok ya rencana itu dikaji dulu sebelum dilempar ke publik,” kata Christina dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).
(Baca: Sri Mulyani Bela Prabowo, Tegaskan Belanja Alutsista Penting)
Christina mengaku, sebagai mitra kerja Kemhan, Komisi I DPR juga bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan ke publik demi kepentingan Kemhan sendiri. Sehingga, Komisi I DPR juga perlu mendengarkan penjelasan Kemhan soal itu.
“Karena kami di sini jadi harus memberikan penjelasan juga on your behalf. Jadi kita perlu mendengar penjelasan-penjelasan itu,” pintanya.
Politikus Partai Golkar juga mempertanyakan soal Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Industri Pertahanan Nomor 12/2016 yang mana, Komite itu memiliki tugas dan wewenang untuk menentukan kebijakan pemenuhan alat pertahanan, juga merumusukan mekanisme pembelian dari luar negeri. “Sejauh apa komite ini, statusnya seperti apa,” tambah Christina.
Lihat Juga :