Nominasi OCCRP dan Beban Berat Presiden Prabowo
Kamis, 23 Januari 2025 - 07:21 WIB
Akan tetapi, dengan adanya penurunan daya beli maka pertumbuhan ekonomi berpotensi akan melambat yang bukan hanya mengancam pendapatan negara namun ekonomi nasional secara keseluruhan.
Sulit untuk dibayangkan bahwa dampak krisis ekonomi ini tidak akan berujung pada krisis mata uang maupun krisis politik dalam negeri.
Walaupun situasi ekonomi bukan menjadi faktor determinan, namun situasi ekonomi berperan “mengondisikan” faktor-faktor yang lain seperti sosial-politik hingga psikologis masyarakat yang berperan secara resiprokal (timbal-balik) terhadap situasi ekonomi itu sendiri.
Artinya, situasi politik pada gilirannya ikut mempengaruhi suatu perubahan sosial, yang sebelumnya didahului oleh prakondisi situasi ekonomi yang memungkinkan terjadinya suatu perubahan atas tatanan yang ada.
Jonathan Richard Hill mencontohkan bagaimana situasi ekonomi yang memburuk di Eropa seperti Jerman, Italia dan Perancis pada pertengahan 1848 menjadi prakondisi “kecemasan sosial kelas menengah” yang kemudian meningkatkan turbulensi politik hingga mengakibatkan jatuhnya rezim pemerintahan.
Studi World Bank dalam Middle East and North Africa (MENA) Economic Monitor: Inequality, Uprisings, and Conflict in the Arab World juga mengatakan hal yang kurang lebih sama bahwa rasa frustasi kelas menengah akibat situasi ekonomi yang terus terpuruk di Syria, Libya, Tunisia, Mesir, and Yaman meningkatkan eskalasi politik yang melahirkan gerakan Arab Spring.
Studi terbaru dari Albert Hirschman, seorang ekonom Jerman-Amerika tentang “Chilean Paradox” mengungkapkan gerakan politik yang melahirkan jatuhnya pemerintahan di Chili akibat dari terjepitnya lapisan sosial kelas menengah yang melahirkan kekecewaan sosial dan ketidakpuasan.
Begitu juga dengan apa yang terjadi di Bangladesh, jatuhnya rezim pemerintahan Sheikh Hasina akibat situasi ekonomi yang memburuk ditambah dengan ketidakpuasan rakyat dengan despotisme rezim yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Bukan hal yang tidak mungkin peristiwa “kecemasan kelas menengah” yang melahirkan krisis politik dan berujung pada pergantian kekuasaan juga akan terjadi di Indonesia.
Untuk itu, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari gejolak sosial politik akibat situasi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja.
Pertama, Presiden Prabowo harus memperbaiki citra atau persepsi dunia internasional pasca masuknya nama Presiden Jokowi sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Hal ini penting dilakukan untuk memperbaiki kepercayaan investor sehingga mau menanamkan investasinya di Indonesia.
Dan langkah awal yang dapat dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk memperbaiki citra Indonesia di mata internasional ialah keluar dari bayang-bayang Jokowi. Hal ini penting dilakukan mengingat Presiden Prabowo harus meyakinkan dunia internasional bahwa pemerintahannya akan jauh lebih baik dan berbeda dengan apa yang dijalankan oleh pendahulunya.
Kedua, Presiden Prabowo harus menghindarkan diri dari praktek bisnis kroni, terutama tidak menjadikan para taipan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Hal ini penting dilakukan agar Presiden Prabowo tidak terjebak lingkaran setan state capture corruption.
Ketiga, Presiden Prabowo harus mampu menciptakan stabilitas politik, terutama mengakhiri ekses pemilu 2024 lalu yang masih meninggalkan luka dan konflik yang tak berkesudahan.
Terutama Presiden Prabowo harus mampu berdiri sebagai pemimpin bangsa yang mampu merangkul semua pihak, tidak hanya menjadi boneka dari kelompok kepentingan tertentu saja.
Artinya, Presiden Prabowo harus mampu menjadi presiden semua rakyat Indonesia, bukan hanya sekedar menyenangkan hati para pendukungnya semata. Ia harus menjadi representasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan hanya bekerja untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan segelintir orang.
Memastikan stabilitas politik dalam negeri sangatlah penting agar Indonesia mampu keluar dari situasi yang sulit dan ditengah tekanan ekonomi global.
Ketidakstabilan politik yang berujung pada instabilitas pemerintah bisa mengakibatkan “pembajakan” negara oleh kekuatan oligarki. Dan hal ini pastinya semua dari kita tidak menginginkannya.
Sulit untuk dibayangkan bahwa dampak krisis ekonomi ini tidak akan berujung pada krisis mata uang maupun krisis politik dalam negeri.
Walaupun situasi ekonomi bukan menjadi faktor determinan, namun situasi ekonomi berperan “mengondisikan” faktor-faktor yang lain seperti sosial-politik hingga psikologis masyarakat yang berperan secara resiprokal (timbal-balik) terhadap situasi ekonomi itu sendiri.
Artinya, situasi politik pada gilirannya ikut mempengaruhi suatu perubahan sosial, yang sebelumnya didahului oleh prakondisi situasi ekonomi yang memungkinkan terjadinya suatu perubahan atas tatanan yang ada.
Jonathan Richard Hill mencontohkan bagaimana situasi ekonomi yang memburuk di Eropa seperti Jerman, Italia dan Perancis pada pertengahan 1848 menjadi prakondisi “kecemasan sosial kelas menengah” yang kemudian meningkatkan turbulensi politik hingga mengakibatkan jatuhnya rezim pemerintahan.
Studi World Bank dalam Middle East and North Africa (MENA) Economic Monitor: Inequality, Uprisings, and Conflict in the Arab World juga mengatakan hal yang kurang lebih sama bahwa rasa frustasi kelas menengah akibat situasi ekonomi yang terus terpuruk di Syria, Libya, Tunisia, Mesir, and Yaman meningkatkan eskalasi politik yang melahirkan gerakan Arab Spring.
Studi terbaru dari Albert Hirschman, seorang ekonom Jerman-Amerika tentang “Chilean Paradox” mengungkapkan gerakan politik yang melahirkan jatuhnya pemerintahan di Chili akibat dari terjepitnya lapisan sosial kelas menengah yang melahirkan kekecewaan sosial dan ketidakpuasan.
Begitu juga dengan apa yang terjadi di Bangladesh, jatuhnya rezim pemerintahan Sheikh Hasina akibat situasi ekonomi yang memburuk ditambah dengan ketidakpuasan rakyat dengan despotisme rezim yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Bukan hal yang tidak mungkin peristiwa “kecemasan kelas menengah” yang melahirkan krisis politik dan berujung pada pergantian kekuasaan juga akan terjadi di Indonesia.
Untuk itu, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari gejolak sosial politik akibat situasi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja.
Pertama, Presiden Prabowo harus memperbaiki citra atau persepsi dunia internasional pasca masuknya nama Presiden Jokowi sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Hal ini penting dilakukan untuk memperbaiki kepercayaan investor sehingga mau menanamkan investasinya di Indonesia.
Dan langkah awal yang dapat dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk memperbaiki citra Indonesia di mata internasional ialah keluar dari bayang-bayang Jokowi. Hal ini penting dilakukan mengingat Presiden Prabowo harus meyakinkan dunia internasional bahwa pemerintahannya akan jauh lebih baik dan berbeda dengan apa yang dijalankan oleh pendahulunya.
Kedua, Presiden Prabowo harus menghindarkan diri dari praktek bisnis kroni, terutama tidak menjadikan para taipan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Hal ini penting dilakukan agar Presiden Prabowo tidak terjebak lingkaran setan state capture corruption.
Ketiga, Presiden Prabowo harus mampu menciptakan stabilitas politik, terutama mengakhiri ekses pemilu 2024 lalu yang masih meninggalkan luka dan konflik yang tak berkesudahan.
Terutama Presiden Prabowo harus mampu berdiri sebagai pemimpin bangsa yang mampu merangkul semua pihak, tidak hanya menjadi boneka dari kelompok kepentingan tertentu saja.
Artinya, Presiden Prabowo harus mampu menjadi presiden semua rakyat Indonesia, bukan hanya sekedar menyenangkan hati para pendukungnya semata. Ia harus menjadi representasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan hanya bekerja untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan segelintir orang.
Memastikan stabilitas politik dalam negeri sangatlah penting agar Indonesia mampu keluar dari situasi yang sulit dan ditengah tekanan ekonomi global.
Ketidakstabilan politik yang berujung pada instabilitas pemerintah bisa mengakibatkan “pembajakan” negara oleh kekuatan oligarki. Dan hal ini pastinya semua dari kita tidak menginginkannya.
(shf)
Lihat Juga :