Haidar Alwi Sebut Pagar Laut di Tangerang Tidak Ada Hubungannya dengan Jokowi
Rabu, 22 Januari 2025 - 23:29 WIB
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi menilai tuduhan terhadap Jokowi sangat tidak tepat. Atas dasar sejumlah alasan, Haidar meyakini pagar laut di Tangerang tidak ada hubungannya dengan Jokowi.
"Pertama, pagar laut tidak hanya ditemukan di kawasan PSN Tangerang. Namun juga di daerah lain yang kawasannya tidak masuk dalam PSN seperti pagar laut di Bekasi dan Surabaya. Yang disetujui Jokowi bukan pagar laut tapi PSN Kawasan Ekowisata Tropical Coastland " katanya, Rabu (22/1/2025).
Baca juga: Menteri Nusron Cabut SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang
Haidar menjelaskan, urusan presiden adalah kebijakan. Sedangkan teknisnya diurus oleh kementerian atau lembaga. Salah satu kebijakan Jokowi selama menjadi presiden yaitu PSN.
Menurut Haidar, jika tidak ada masalah dengan kebijakannya, namun terdapat pelanggaran atau penyimpangan dalam administrasi dan operasionalnya, maka itu tanggung jawab kementerian atau lembaga beserta jajarannya sebagai pembantu presiden maupun daerah atau swasta jika terlibat. "Yang menentukan PSN adalah Kemenko Perekonomian. Presiden hanya menyetujui atau menolak," ucapnya.
"Pertama, pagar laut tidak hanya ditemukan di kawasan PSN Tangerang. Namun juga di daerah lain yang kawasannya tidak masuk dalam PSN seperti pagar laut di Bekasi dan Surabaya. Yang disetujui Jokowi bukan pagar laut tapi PSN Kawasan Ekowisata Tropical Coastland " katanya, Rabu (22/1/2025).
Baca juga: Menteri Nusron Cabut SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang
Haidar menjelaskan, urusan presiden adalah kebijakan. Sedangkan teknisnya diurus oleh kementerian atau lembaga. Salah satu kebijakan Jokowi selama menjadi presiden yaitu PSN.
Menurut Haidar, jika tidak ada masalah dengan kebijakannya, namun terdapat pelanggaran atau penyimpangan dalam administrasi dan operasionalnya, maka itu tanggung jawab kementerian atau lembaga beserta jajarannya sebagai pembantu presiden maupun daerah atau swasta jika terlibat. "Yang menentukan PSN adalah Kemenko Perekonomian. Presiden hanya menyetujui atau menolak," ucapnya.
Lihat Juga :