Pelibatan Militer di Sektor Pertanian Harus Dibatasi agar Tak Tumpang Tindih

"Namun faktanya, hingga saat ini kecenderungan sipil dan birokrasi kita masih tertatih dalam menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan dalam hal penegasan sistem komando dan kedisiplinan," ujar Ketua Umum IKATANI ini.

Reformasi birokrasi yang telah dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara di kawasan regional dan global.

Berdasarkan skor yang dikeluarkan Bank Dunia pada 2023 dalam mengukur kinerja dan efektivitas pemerintahan di dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada di peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang sama persis dengan 2014.

"Sistem pemilu proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi dan inefisiensi birokrasi," ucapnya.

Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer dalam menjembatani kegentingan situasi di proses peralihan akibat tingginya inefisiensi dan mengguritanya korupsi di semua lini.