Pelibatan Militer di Sektor Pertanian Harus Dibatasi agar Tak Tumpang Tindih
Minggu, 22 Desember 2024 - 18:38 WIB
Politikus Partai Golkar Dina Hidayana. Foto/Istimewa
JAKARTA - Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan dan pertanian sebagai isu publik yang strategis dan prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan publik akibat pelibatan masif TNI aktif dan cara-cara militer dalam teknis implementasi kebijakannya.
"Militeristik yang diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima masyarakat sipil, apalagi bagi dunia pangan dan pertanian," ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Minggu (22/12/2014).
Dina melihat strategi ini perlu dipandang sebagai jalan tengah dalam mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil dan militer.
Baca juga: Mentan Amran dan Panglima TNI Perkuat Kolaborasi Wujudkan Swasembada Pangan
"Militeristik yang diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima masyarakat sipil, apalagi bagi dunia pangan dan pertanian," ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Minggu (22/12/2014).
Dina melihat strategi ini perlu dipandang sebagai jalan tengah dalam mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil dan militer.
Baca juga: Mentan Amran dan Panglima TNI Perkuat Kolaborasi Wujudkan Swasembada Pangan
Lihat Juga :