Tanggapi Kasus Gus Miftah, Menag Nasaruddin Umar: Ini Jadi Pembelajaran
Rabu, 04 Desember 2024 - 13:42 WIB
Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar meminta semua pihak menahan diri terkait polemik Gus Miftah. Foto/SINDOnews/sunu hastoro fahrurazi
BOGOR - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar memberi komentar terkait polemik kasus Gus Miftah. Nasaruddin Umar meminta semua pihak untuk menahan diri.
"Jadi Gus Miftah itu kan banyak kapasitasnya, sebagai penceramah, utusan Presiden, pelawak, pimpinan pondok juga ada. Jadi jangan sampai Gus Miftah kita potret dengan gaya formal tapi dia dalam keadaan gaya informal," ujar Menag usai meresmikan Gedung Pusat Literasi Keagamaan Islam (PLKI) Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024).
Menag menambahkan, jangan dilupakan bahwa Gus Miftah itu seorang seniman. "Saya nggak mengikuti perkembangam seperti apa, tapi saya mohon semua pihak menahan diri dan perlu klarifikasi ke Gus Miftah. Kalau itu ada unsur kesengajaan maka perlu minta maaf," imbaunya.
"Ini juga pembelajaran bagi Gus Miftah, ketika jadi figur pejabat publik seperti ini harus ada kontroling," sarannya.
Menag menambahkan, sebagai figur pejabat publik maka bukan hanya milik diri sendiri, tetapi milik masyarakat bahkan milik pemerintah. "Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran," tegasnya.
"Jadi Gus Miftah itu kan banyak kapasitasnya, sebagai penceramah, utusan Presiden, pelawak, pimpinan pondok juga ada. Jadi jangan sampai Gus Miftah kita potret dengan gaya formal tapi dia dalam keadaan gaya informal," ujar Menag usai meresmikan Gedung Pusat Literasi Keagamaan Islam (PLKI) Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024).
Menag menambahkan, jangan dilupakan bahwa Gus Miftah itu seorang seniman. "Saya nggak mengikuti perkembangam seperti apa, tapi saya mohon semua pihak menahan diri dan perlu klarifikasi ke Gus Miftah. Kalau itu ada unsur kesengajaan maka perlu minta maaf," imbaunya.
Baca Juga
"Ini juga pembelajaran bagi Gus Miftah, ketika jadi figur pejabat publik seperti ini harus ada kontroling," sarannya.
Menag menambahkan, sebagai figur pejabat publik maka bukan hanya milik diri sendiri, tetapi milik masyarakat bahkan milik pemerintah. "Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran," tegasnya.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda