Luhut Binsar Pandjaitan: NU Harus Memimpin Upaya Perdamaian Timur Tengah
Sabtu, 23 November 2024 - 11:13 WIB
Penyelesaian perang yang lama dan potensi meluasnya skala perang di Timur Tengah berdampak signifikan tidak hanya terhadap ekonomi yang terlibat atau di kawasan, tetapi juga ekonomi dunia, melalui peningkatan harga minyak, terganggunya rantai pasokan dunia, dan turunnya pertumbuhan ekonomi.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini mengatakan, dampak negatif yang sama dapat dirasakan oleh Indonesia, yang berpotensi mengganggu pencapaian target pertumbuhan dan pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk mencapai target pemerintahan Presiden Prabowo maupun Visi Indonesia Emas 2045.
Indonesia sebagai negara dengan demokrasi muslim terbesar di dunia, baik secara populasi maupun ukuran ekonomi, harus dapat memainkan peran yang aktif dalam upaya perdamaian di Timur Tengah.
"Upaya ini harus di-lead (dipimpin) oleh NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia, dengan menggunakan pendekatan humanitarian Islam dan lintas agama dan melibatkan berbagai pihak," ujar Luhut.
Hadir sebagai narasumber Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, rohaniawan Katolik yang juga profesor filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara Franz Magnis Suseno SJ, CEO Center for Shared Civilization Values (CSCV) C Holland Taylor, Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Muchsin Shihab, dan rohaniawan Protestan Martin Lukito Sinaga.
Dalam sesi diskusi panel, Yahya C Staquf menyatakan agama merupakan salah satu masalah utama konflik, meski tidak selalu menjadi masalah paling utama.
Menurutnya, memang ada faktor ekonomi atau politik, tetapi faktor agama tidak bisa diabaikan. "Kita ingat bahwa zionisme itu mengklaim hak kepemilikan tanah itu berdasar wacana agama," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya ini.
Karena itu, kata Gus Yahya, wawasan keagamaan di tingkat masyarakat harus menjadi salah target pembenahan untuk mengatasi problem konflik secara lebih utuh.
"Pemerintah Mesir dan Israel, misalnya, bisa saja menjalin kesepakatan sebagaimana pernah terjadi, tapi kalau masyarakatnya belum di-address (diatasi permasalahannya, red), akan muncul perlawanan dari dalam terhadap pemerintah yang bersepakat itu," tambahnya.
Forum diikuti pula Direktur Eksekutif Institute for Humanitarian Islam Yaqut Cholil Qoumas dan para pengurus di lingkungan PBNU.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini mengatakan, dampak negatif yang sama dapat dirasakan oleh Indonesia, yang berpotensi mengganggu pencapaian target pertumbuhan dan pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk mencapai target pemerintahan Presiden Prabowo maupun Visi Indonesia Emas 2045.
Indonesia sebagai negara dengan demokrasi muslim terbesar di dunia, baik secara populasi maupun ukuran ekonomi, harus dapat memainkan peran yang aktif dalam upaya perdamaian di Timur Tengah.
"Upaya ini harus di-lead (dipimpin) oleh NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia, dengan menggunakan pendekatan humanitarian Islam dan lintas agama dan melibatkan berbagai pihak," ujar Luhut.
Hadir sebagai narasumber Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, rohaniawan Katolik yang juga profesor filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara Franz Magnis Suseno SJ, CEO Center for Shared Civilization Values (CSCV) C Holland Taylor, Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Muchsin Shihab, dan rohaniawan Protestan Martin Lukito Sinaga.
Dalam sesi diskusi panel, Yahya C Staquf menyatakan agama merupakan salah satu masalah utama konflik, meski tidak selalu menjadi masalah paling utama.
Menurutnya, memang ada faktor ekonomi atau politik, tetapi faktor agama tidak bisa diabaikan. "Kita ingat bahwa zionisme itu mengklaim hak kepemilikan tanah itu berdasar wacana agama," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya ini.
Karena itu, kata Gus Yahya, wawasan keagamaan di tingkat masyarakat harus menjadi salah target pembenahan untuk mengatasi problem konflik secara lebih utuh.
"Pemerintah Mesir dan Israel, misalnya, bisa saja menjalin kesepakatan sebagaimana pernah terjadi, tapi kalau masyarakatnya belum di-address (diatasi permasalahannya, red), akan muncul perlawanan dari dalam terhadap pemerintah yang bersepakat itu," tambahnya.
Forum diikuti pula Direktur Eksekutif Institute for Humanitarian Islam Yaqut Cholil Qoumas dan para pengurus di lingkungan PBNU.
tulis komentar anda