Jasa Influencer, PKS: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Terbelahnya Rakyat
Senin, 31 Agustus 2020 - 09:30 WIB
"Kita perlu mengapresiasi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ini. Temuan ini jelas membuat publik berang. Sebab, akhirnya terkuak bahwa uang mereka selama ini ternyata dihabiskan oleh pemerintah dengan cara yang tidak etis, alias mubazir," kata Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/8/2020).
(Baca juga: Pemerintah Diminta Ungkap Influencer yang Mendapat Anggaran Publik)
Menurut dia, pemerintah tidak percaya diri dengan program yang telah mereka susun sehingga harus menyewa influencer untuk membuat publik percaya. Selain itu, Bukhori juga menganggap langkah pemerintah menggandeng influencer sebagai strategi bernegara yang buruk, apalagi apabila dalam rangka menambal kepercayaan publik kepada mereka yang terus merosot dari waktu ke waktu.
Pasalnya, strategi itu ironisnya menimbulkan dampak eksesif di tengah masyarakat. Bukhori menambahkan, sebenarnya kinerja pemerintah yang terus merosot berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik yang kian menurun.
"Alhasil, pemerintah kalang kabut sehingga mengambil shortcut dengan menggunakan influencer untuk memperbaiki public trust. Ironisnya, dampak yang terjadi justru fatal. Masyarakat kian terbelah dengan hadirnya influencer alias buzzer yang disponsori oleh negara ini," katanya.
(Baca juga: Pemerintah Diminta Ungkap Influencer yang Mendapat Anggaran Publik)
Menurut dia, pemerintah tidak percaya diri dengan program yang telah mereka susun sehingga harus menyewa influencer untuk membuat publik percaya. Selain itu, Bukhori juga menganggap langkah pemerintah menggandeng influencer sebagai strategi bernegara yang buruk, apalagi apabila dalam rangka menambal kepercayaan publik kepada mereka yang terus merosot dari waktu ke waktu.
Pasalnya, strategi itu ironisnya menimbulkan dampak eksesif di tengah masyarakat. Bukhori menambahkan, sebenarnya kinerja pemerintah yang terus merosot berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik yang kian menurun.
"Alhasil, pemerintah kalang kabut sehingga mengambil shortcut dengan menggunakan influencer untuk memperbaiki public trust. Ironisnya, dampak yang terjadi justru fatal. Masyarakat kian terbelah dengan hadirnya influencer alias buzzer yang disponsori oleh negara ini," katanya.
Lihat Juga :