Prabowo Diundang ke China dan AS: Prinsip Bebas dan Aktif dalam Lanskap Geopolitik Modern

Harryanto Aryodiguno, PhD

Dosen Hubungan Internasional President University

PADA 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Menggantikan Joko Widodo (Jokowi), yang selama dua periode telah membawa Indonesia ke arah kemajuan ekonomi dan diplomasi.

Dengan dilantiknya Prabowo, banyak pihak mempertanyakan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Terutama dalam hubungannya dengan negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat.



Langkah awal Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk mempertahankan prinsip "bebas dan aktif," yang telah lama menjadi landasan diplomasi Indonesia. Presiden Prabowo bakal melakukan kunjungan kenegaraan ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri China Li Qiang dan Partai Komunis China atau National People’s Congress (NPC) di Beijing.

Selanjutnya, Prabowo menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, AS. Lantas bagaimana Langkah kebijakan luar negeri Prabowo sebelum 100 hari menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia?

Prioritas Politik Domestik dan Kebijakan Ekonomi sebagai Pilar Diplomasi

Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Prabowo sangat terkait dengan prioritas politik domestik, terutama dalam memperkuat stabilitas ekonomi. Komitmen Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% mencerminkan bahwa kebijakan luar negeri harus mendukung agenda pembangunan dalam negeri.

Dengan mengunjungi China sebagai tujuan pertamanya, Prabowo menunjukkan keseriusan untuk melanjutkan kerja sama ekonomi strategis dengan negara tersebut. Terutama dalam sektor investasi infrastruktur dan industrialisasi, yang diharapkan akan mengakselerasi proyek-proyek besar di Indonesia.