Dampak Positif Rencana Prabowo Hapus Utang Petani dan Nelayan
Senin, 28 Oktober 2024 - 13:17 WIB
Muda Saleh. Foto/Istimewa
Muda Saleh
Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia
PRESIDEN Prabowo Subianto akan menghapus utang dari setidaknya enam juta nasabah berprofesi petani dan nelayan. Tentu hal ini meringankan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan dari pertanian dan sektor laut.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dari sektor pertanian dengan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yakni pada 2021 sebanyak 10,29 persen. Sedangkan tahun 2022 yakni 11,14 persen, kemudian pada tahun 2023 sebesar 10,51 persen.
Tantangan yang dihadapi para petani saat ini yaitu modal yang terbatas, harga produk tidak stabil, kelangkaan sarana produksi pertanian (saprodi), maupun harga pupuk yang tidak merata, dan pengurangan jumlah pupuk bersubsidi dari tujuh jenis menjadi dua jenis. Hal ini terjadi atas Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022.
Sementara, jumlah nelayan berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih dari dua juta orang, dan 85% adalah nelayan kecil. Diketahui, nelayan merupakan bagian penting dalam upaya Indonesia untuk membangun ekonomi biru. Namun, nelayan di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti, kemiskinan, rendahnya kesejahteraan, modal yang tidak memadai, permainan harga jual ikan serta terbatasnya daya serap industri pengelolaan ikan.
Prabowo Implementasikan Program 6 Aksi Transformasi Bangsa di Sektor Pertanian dan Nelayan
Dua sektor ini merupakan satu paket dalam tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia yang dirangkum dalam program 6 Aksi Transformasi Bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Tentu Prabowo paham betul bagaimana mewujudkan ketahanan pangan dan sektor kelautan. Dengan adanya skema penghapusan utang, artinya para petani dan nelayan tidak akan terbebani dengan memulai untuk usaha baru yang lebih baik.
Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia
PRESIDEN Prabowo Subianto akan menghapus utang dari setidaknya enam juta nasabah berprofesi petani dan nelayan. Tentu hal ini meringankan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan dari pertanian dan sektor laut.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dari sektor pertanian dengan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yakni pada 2021 sebanyak 10,29 persen. Sedangkan tahun 2022 yakni 11,14 persen, kemudian pada tahun 2023 sebesar 10,51 persen.
Tantangan yang dihadapi para petani saat ini yaitu modal yang terbatas, harga produk tidak stabil, kelangkaan sarana produksi pertanian (saprodi), maupun harga pupuk yang tidak merata, dan pengurangan jumlah pupuk bersubsidi dari tujuh jenis menjadi dua jenis. Hal ini terjadi atas Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022.
Sementara, jumlah nelayan berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih dari dua juta orang, dan 85% adalah nelayan kecil. Diketahui, nelayan merupakan bagian penting dalam upaya Indonesia untuk membangun ekonomi biru. Namun, nelayan di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti, kemiskinan, rendahnya kesejahteraan, modal yang tidak memadai, permainan harga jual ikan serta terbatasnya daya serap industri pengelolaan ikan.
Prabowo Implementasikan Program 6 Aksi Transformasi Bangsa di Sektor Pertanian dan Nelayan
Dua sektor ini merupakan satu paket dalam tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia yang dirangkum dalam program 6 Aksi Transformasi Bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Tentu Prabowo paham betul bagaimana mewujudkan ketahanan pangan dan sektor kelautan. Dengan adanya skema penghapusan utang, artinya para petani dan nelayan tidak akan terbebani dengan memulai untuk usaha baru yang lebih baik.
tulis komentar anda