Golkar Kawal Kebijakan Hilirisasi Nikel Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sabtu, 26 Oktober 2024 - 20:57 WIB
“Kami akan terus mengawal agar regulasi yang ada mampu menstimulasi hilirisasi nikel dengan tepat. Dengan adanya 26 mineral kritis dan 22 mineral strategis yang sudah ditetapkan, langkah berikutnya adalah memastikan kebijakan ini berjalan baik,” ujar Bambang.
Golkar, kata Bambang, akan mengawal dan mengamankan kebijakan hilirisasi tersebut baik melalui jalur parlemen maupun jalur eksekutif. Apalagi, menteri tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran banyak berasal dari kader Golkar termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjadi menteri ESDM.
Baca juga: Smelter Merah Putih Ceria Group Makin Mantap Gunakan Energi Hijau
“Jadi, kita siap berkontribusi memastikan kebijakan hilirisasi Pak Presiden Prabowo berjalan maksimal dan bisa memberikan nilai tambah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 8%,” tandas Bambang.
Di DPR, Golkar akan mengawal kebijakan hilirisasi nikel melalui fungsi-fungsi DPR baik legislasi, pengawasan dan anggaran. Fraksi Golkar di DPR akan memastikan kebijakan hilirisasi nikel didukung oleh regulasi yang kuat, diawasi secara transparan dan akuntabel serta kebijakan tersebut didukung oleh anggaran memadai.
Golkar, kata Bambang, akan mengawal dan mengamankan kebijakan hilirisasi tersebut baik melalui jalur parlemen maupun jalur eksekutif. Apalagi, menteri tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran banyak berasal dari kader Golkar termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjadi menteri ESDM.
Baca juga: Smelter Merah Putih Ceria Group Makin Mantap Gunakan Energi Hijau
“Jadi, kita siap berkontribusi memastikan kebijakan hilirisasi Pak Presiden Prabowo berjalan maksimal dan bisa memberikan nilai tambah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 8%,” tandas Bambang.
Di DPR, Golkar akan mengawal kebijakan hilirisasi nikel melalui fungsi-fungsi DPR baik legislasi, pengawasan dan anggaran. Fraksi Golkar di DPR akan memastikan kebijakan hilirisasi nikel didukung oleh regulasi yang kuat, diawasi secara transparan dan akuntabel serta kebijakan tersebut didukung oleh anggaran memadai.
Lihat Juga :