Mahfud MD Dukung Prabowo Berantas Korupsi
Kamis, 24 Oktober 2024 - 07:40 WIB
Mahfud meyakini, Presiden Prabowo pada saatnya mengambil langkah-langkah yang menyenangkan rakyat atau memuaskan kebutuhan rakyat akan tata politik dan tata hukum yang benar. Saat ini, menurut Mahfud, Prabowo masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan seperti political trade off.
"Kan sekarang dia masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan, untuk political trade off, saya kira tidak bisa dihindari. Tapi, menurut saya kita tunggu saja, saya kira 100 hari pertama kita akan tahu mana badan-badan yang diperlukan, mana wamen-wamen yang diperlukan dari begitu banyak itu," ujarnya.
Mahfud menyarankan, langkah awal yang harus segera dilakukan Presiden Prabowo yaitu penguatan lembaga-lembaga penegak hukum. Sebab, ia mengingatkan, terkadang masalah-masalah hukum, terutama korupsi, political trade off terjadi di sana dengan saling ancam, saling sandera, dan lain-lain.
"Misalnya, KPK, itu isu di luar yang jadi rahasia umum ada seseorang sudah tersangka, ketika misalnya komisionernya sudah rapat bahwa ini harus tersangka, tidak jalan. Saya dengar dari KPK sendiri dan itu juga pernah dinyatakan terbuka oleh KPK sendiri, 'nampaknya bawahan kami ini tidak tunduk pada kami',” ujar Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur tersebut.
"Kan sekarang dia masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan, untuk political trade off, saya kira tidak bisa dihindari. Tapi, menurut saya kita tunggu saja, saya kira 100 hari pertama kita akan tahu mana badan-badan yang diperlukan, mana wamen-wamen yang diperlukan dari begitu banyak itu," ujarnya.
Mahfud menyarankan, langkah awal yang harus segera dilakukan Presiden Prabowo yaitu penguatan lembaga-lembaga penegak hukum. Sebab, ia mengingatkan, terkadang masalah-masalah hukum, terutama korupsi, political trade off terjadi di sana dengan saling ancam, saling sandera, dan lain-lain.
"Misalnya, KPK, itu isu di luar yang jadi rahasia umum ada seseorang sudah tersangka, ketika misalnya komisionernya sudah rapat bahwa ini harus tersangka, tidak jalan. Saya dengar dari KPK sendiri dan itu juga pernah dinyatakan terbuka oleh KPK sendiri, 'nampaknya bawahan kami ini tidak tunduk pada kami',” ujar Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur tersebut.
(zik)
Lihat Juga :