Mahfud MD Dukung Prabowo Berantas Korupsi
Kamis, 24 Oktober 2024 - 07:40 WIB
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Foto/Istimewa
JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengomentari komitmen dan janji Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Menurutnya, Prabowo sangat pantas dan beralasan untuk memberantas korupsi saat segala kewenangan kini berada di tangannya meskipun beberapa menteri dan wamen yang ada di kabinetnya pernah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi.
"Mungkin Pak Prabowo berpikir saya tidak perlu kepercayaan orang dulu. Artinya, begini, secara hukum mereka memang boleh diangkat, tapi memang secara moral dan kesan publik kurang positif," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (22/10/2024).
Mahfud menekankan, pemilihan menteri dan wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Namun, masyarakat sebenarnya sudah tahu siapa yang terlibat kasus apa, siapa yang kasusnya tampak direkayasa, dan siapa sosok-sosok yang tampak memaksa untuk bebas dari kasus.
Meski begitu, Mahfud membenarkan, integritas seseorang atau kadar bersih seseorang berpengaruh kepada efektivitas keputusan yang akan diambil atau dijalankan. Sebab, ia melihat, selama ini orang-orang yang sedang mendapatkan sorotan karena tersangkut kasus pasti mencari cara untuk selamat.
"Oh ya, sudah pasti, pasti berpengaruh karena kalau misalnya orang sedang disorot, apalagi sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, itu selalu mencari cara untuk selamat dan mencari untuk selamat itu kadang kala melanggar hukum, melanggar etika, melanggar moral," kata mantan Menko Polhukam itu.
Mahfud meyakini, Presiden Prabowo pada saatnya mengambil langkah-langkah yang menyenangkan rakyat atau memuaskan kebutuhan rakyat akan tata politik dan tata hukum yang benar. Saat ini, menurut Mahfud, Prabowo masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan seperti political trade off.
"Kan sekarang dia masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan, untuk political trade off, saya kira tidak bisa dihindari. Tapi, menurut saya kita tunggu saja, saya kira 100 hari pertama kita akan tahu mana badan-badan yang diperlukan, mana wamen-wamen yang diperlukan dari begitu banyak itu," ujarnya.
Mahfud menyarankan, langkah awal yang harus segera dilakukan Presiden Prabowo yaitu penguatan lembaga-lembaga penegak hukum. Sebab, ia mengingatkan, terkadang masalah-masalah hukum, terutama korupsi, political trade off terjadi di sana dengan saling ancam, saling sandera, dan lain-lain.
"Misalnya, KPK, itu isu di luar yang jadi rahasia umum ada seseorang sudah tersangka, ketika misalnya komisionernya sudah rapat bahwa ini harus tersangka, tidak jalan. Saya dengar dari KPK sendiri dan itu juga pernah dinyatakan terbuka oleh KPK sendiri, 'nampaknya bawahan kami ini tidak tunduk pada kami',” ujar Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur tersebut.
"Mungkin Pak Prabowo berpikir saya tidak perlu kepercayaan orang dulu. Artinya, begini, secara hukum mereka memang boleh diangkat, tapi memang secara moral dan kesan publik kurang positif," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (22/10/2024).
Mahfud menekankan, pemilihan menteri dan wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Namun, masyarakat sebenarnya sudah tahu siapa yang terlibat kasus apa, siapa yang kasusnya tampak direkayasa, dan siapa sosok-sosok yang tampak memaksa untuk bebas dari kasus.
Meski begitu, Mahfud membenarkan, integritas seseorang atau kadar bersih seseorang berpengaruh kepada efektivitas keputusan yang akan diambil atau dijalankan. Sebab, ia melihat, selama ini orang-orang yang sedang mendapatkan sorotan karena tersangkut kasus pasti mencari cara untuk selamat.
"Oh ya, sudah pasti, pasti berpengaruh karena kalau misalnya orang sedang disorot, apalagi sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, itu selalu mencari cara untuk selamat dan mencari untuk selamat itu kadang kala melanggar hukum, melanggar etika, melanggar moral," kata mantan Menko Polhukam itu.
Mahfud meyakini, Presiden Prabowo pada saatnya mengambil langkah-langkah yang menyenangkan rakyat atau memuaskan kebutuhan rakyat akan tata politik dan tata hukum yang benar. Saat ini, menurut Mahfud, Prabowo masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan seperti political trade off.
"Kan sekarang dia masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan, untuk political trade off, saya kira tidak bisa dihindari. Tapi, menurut saya kita tunggu saja, saya kira 100 hari pertama kita akan tahu mana badan-badan yang diperlukan, mana wamen-wamen yang diperlukan dari begitu banyak itu," ujarnya.
Mahfud menyarankan, langkah awal yang harus segera dilakukan Presiden Prabowo yaitu penguatan lembaga-lembaga penegak hukum. Sebab, ia mengingatkan, terkadang masalah-masalah hukum, terutama korupsi, political trade off terjadi di sana dengan saling ancam, saling sandera, dan lain-lain.
"Misalnya, KPK, itu isu di luar yang jadi rahasia umum ada seseorang sudah tersangka, ketika misalnya komisionernya sudah rapat bahwa ini harus tersangka, tidak jalan. Saya dengar dari KPK sendiri dan itu juga pernah dinyatakan terbuka oleh KPK sendiri, 'nampaknya bawahan kami ini tidak tunduk pada kami',” ujar Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur tersebut.
(zik)
Lihat Juga :
tulis komentar anda