Ini Aturan Pembentukan Penasihat Khusus hingga Staf Khusus Presiden, Diteken Jokowi sebelum Lengser
Selasa, 22 Oktober 2024 - 10:33 WIB
Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden dapat berasal dari PNS atau non-PNS. PNS khususnya TNI dan Polri jika diangkat menjadi Penasihat Khusus dan Utusan Presiden akan tetap menerima gaji sebagai PNS ataupun TNI dan Polri. TNI dan Polri yang ditunjuk untuk penugasan tersebut akan diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Penasihat Khusus dan Utusan Presiden tanpa kehilangan statusnya.
Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri.
Masa bakti Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan Presiden.
Sedangkan untuk Staf Khusus Presiden terdiri paling banyak 15 orang. Dari 15 orang tersebut termasuk di antaranya adalah sekretaris pribadi presiden.
"Staf Khusus Presiden dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan instansi pemerintah," bunyi Pasal 36 aturan tersebut.
Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri.
Masa bakti Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan Presiden.
Sedangkan untuk Staf Khusus Presiden terdiri paling banyak 15 orang. Dari 15 orang tersebut termasuk di antaranya adalah sekretaris pribadi presiden.
"Staf Khusus Presiden dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan instansi pemerintah," bunyi Pasal 36 aturan tersebut.
(zik)
Lihat Juga :