Calonkan Artis Cucu Wapres Ma'ruf Amin di Pilkada Karawang, Ini Penjelasan PDIP
loading...
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan pencalonan pemain sinetron Cinta Fitri itu bukan lantaran dia cucu Wapres. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - DPP PDIP memutuskan untuk mengusung Ahmad Adly Fairuz, artis yang juga cucu Wapres KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil bupati Karawang mendampingi Yessy Karya Lianti sebagai calon bupati.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan pencalonan pemain sinetron Cinta Fitri itu bukan lantaran dia cucu Wapres. Namun, partainya lebih melihat sosok Aldy Fairuz yang diakui prestasinya di mata publik. (Baca juga: Sekjen PDIP Tegaskan Pilkada 2020 Momentum Konsolidasi Internal Partai)
"Kita lihat dia (Adly) sosok muda yang kami katakan, bukan karena dia anak atau cucu siapa, kemudian kehilangan haknya untuk dicalonkan, tapi yang penting adalah komitmennya, kesediaannya untuk mengikuti proses," ujar Hasto kepada wartawan usai pengumuman calon kepala daerah PDIP gelombang IV, Jumat (28/8/2020).
Hasto melanjutkan ketika nama Adly Fairuz dibahas di dalam rapat DPP, ada yang menyampaikan bagaimana almarhum Presiden Habibie ternyata tertarik dengan sosok ini yang pada saat itu menggemari sinetron Cinta Fitri.
"Ini buat kami merupakan rekam jejak yang baik. Dan kemudian ketika kami tanya bersama dengan calonnya yakni dr Yessy itu sebagai seorang dokter, dokter itukan juga dilatih untuk memahami suatu nilai-nilai kemanusiaan, suatu kerja mulia untuk mengobati orang sakit," tutur Hasto.
Dilanjutkan Hasto, bagi PDIP pasangan tersebut sangat klop dan siap dididik mengikuti sekolah partai. Dipastikan Hasto, sekolah calon kepala daerah untuk Pilkada 2020 yang sudah dilaksanakan dua kali, akan tetap diberikan untuk calon yang bukan kader partai seperti Adly Fairuz. (Baca juga: Friksi Internal PDIP Pemicu Alotnya Penentuan Calon Wali Kota Surabaya)
"Kami akan mengadakan sekolah partai bagi calon yang diusulkan partai lain dengan tetap menjaga identitasnya sebagai partai lain. Tetapi kami akan coba membahas berbagai hal yang fundamental terkait dengan pemerintahan untuk rakyat itu, pemerintah yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah konstitusi, perintah undang-undang, tidak membedakan partai politiknya apa," bebernya.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan pencalonan pemain sinetron Cinta Fitri itu bukan lantaran dia cucu Wapres. Namun, partainya lebih melihat sosok Aldy Fairuz yang diakui prestasinya di mata publik. (Baca juga: Sekjen PDIP Tegaskan Pilkada 2020 Momentum Konsolidasi Internal Partai)
"Kita lihat dia (Adly) sosok muda yang kami katakan, bukan karena dia anak atau cucu siapa, kemudian kehilangan haknya untuk dicalonkan, tapi yang penting adalah komitmennya, kesediaannya untuk mengikuti proses," ujar Hasto kepada wartawan usai pengumuman calon kepala daerah PDIP gelombang IV, Jumat (28/8/2020).
Hasto melanjutkan ketika nama Adly Fairuz dibahas di dalam rapat DPP, ada yang menyampaikan bagaimana almarhum Presiden Habibie ternyata tertarik dengan sosok ini yang pada saat itu menggemari sinetron Cinta Fitri.
"Ini buat kami merupakan rekam jejak yang baik. Dan kemudian ketika kami tanya bersama dengan calonnya yakni dr Yessy itu sebagai seorang dokter, dokter itukan juga dilatih untuk memahami suatu nilai-nilai kemanusiaan, suatu kerja mulia untuk mengobati orang sakit," tutur Hasto.
Dilanjutkan Hasto, bagi PDIP pasangan tersebut sangat klop dan siap dididik mengikuti sekolah partai. Dipastikan Hasto, sekolah calon kepala daerah untuk Pilkada 2020 yang sudah dilaksanakan dua kali, akan tetap diberikan untuk calon yang bukan kader partai seperti Adly Fairuz. (Baca juga: Friksi Internal PDIP Pemicu Alotnya Penentuan Calon Wali Kota Surabaya)
"Kami akan mengadakan sekolah partai bagi calon yang diusulkan partai lain dengan tetap menjaga identitasnya sebagai partai lain. Tetapi kami akan coba membahas berbagai hal yang fundamental terkait dengan pemerintahan untuk rakyat itu, pemerintah yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah konstitusi, perintah undang-undang, tidak membedakan partai politiknya apa," bebernya.
(kri)
Explore More