Soal Ambigu Permen, DPR Minta Stakeholder Hilangkan Ego Sektoral
Selasa, 14 April 2020 - 22:34 WIB
“Rakyat sangat menunggu kebijakan dari para pemangku kebijakan untuk membantu kesulitan mereka, bukan pada aturan yang tumpang tindih sehingga, bikin rakyat makin bingung,” pinta Bendahara Fraksi Partai Nasdem ini.
Selain itu, Sahroni menambahkan sebagai aparat penegak hukum, kepolisian khususnya direktorat lalu lintas bertugas untuk memastikan aturan dari pemerintah dapat diimplementasikan di masyarakat. Namun, jika aturannya masih belum seragam maka hal ini hanya akan menyebabkan kesimpangsiuran di lapangan.
“Dengan begini, jadinya polisi bingung mau pakai aturan yang mana, rakyat juga makin bingung,” ucap Sahroni.
Legislator asal Tanjung Priok ini yakin bahwa para pemegang kebijakan ini punya pertimbangan positifnya masing-masing, tetapi apapun kebijakannya hendaknya dikoordinasikan di internal pemerintah.
“Namun hendaknya dalam membuat peraturan itu sudah dikordinasikan secara internal, jadi infonya di masyarakat tidak simpang siur,” pungkasnya.
Selain itu, Sahroni menambahkan sebagai aparat penegak hukum, kepolisian khususnya direktorat lalu lintas bertugas untuk memastikan aturan dari pemerintah dapat diimplementasikan di masyarakat. Namun, jika aturannya masih belum seragam maka hal ini hanya akan menyebabkan kesimpangsiuran di lapangan.
“Dengan begini, jadinya polisi bingung mau pakai aturan yang mana, rakyat juga makin bingung,” ucap Sahroni.
Legislator asal Tanjung Priok ini yakin bahwa para pemegang kebijakan ini punya pertimbangan positifnya masing-masing, tetapi apapun kebijakannya hendaknya dikoordinasikan di internal pemerintah.
“Namun hendaknya dalam membuat peraturan itu sudah dikordinasikan secara internal, jadi infonya di masyarakat tidak simpang siur,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :