Lakukan Mutasi Pejabat Jelang Pilkada, Petahana Dapat Didiskualifikasi

Pengamat politik UI, Chusnul Mar’iyah, yang juga menjadi pembicara mengatakan, sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, birokrasi tak pernah benar-benar netral. Di masa orde baru, ujarnya, Golkar juga selalu memanfaatkan birokrasi.

“Suap politik, korupsi, satgas pemenangan sampai tingkat polsek. Apakah birokrasi korban atau pemain? Golkar melalui Korpri, birokrasi selalu terlibat secara terpaksa atau sukarela,” ujar Chusnul.

Melihat hal tersebut, itu, guna membereskannya, ia mengusulkan sistem pilkada diubah.

“Saya tak setuju desentralisasi kabupaten/kota. Pilkada cukup di tingkat provinsi saja,” ucapnya.