Pakar Sebut Program Ahmad Ali-AKA Bukti Komitmen Kuat Sejahterakan Petani
Jum'at, 13 September 2024 - 13:46 WIB
Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri (AKA). Foto/IG
JAKARTA - Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, saat ini sudah jarang ditemukan calon kepala daerah yang mempunyai political will untuk fokus pada kesejahteraan petani hingga nelayan. Namun political will tersebut kini terlihat pada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri (AKA).
"Sejauh ini program itu sudah ada di pemerintah pusat, tapi tak semua kepala daerah punya political will untuk mengeksekusi di daerah. Kalau lihat visi misi Ahmad Ali-Abdul Karim di Sulteng, artinya mereka punya political will yang patut didukung," kata Trubus saat dihubungi, Jumat (13/9/2024).
Menurut Trubus, asuransi pertanian hingga nelayan selama ini adalah kebijakan terbatas. Sehingga, jika ada kepala daerah yang mau mengembangkan kebijakan tersebut lebih luas cover atau cakupannya sangat potensial membantu seluruh masalah petani hingga nelayan yang selama ini belum diperhatikan di tingkat daerah.
"Cakupan perlindungan untuk petani hingga nelayan harus diperluas jangan hanya padi atau sapi saja. Atau jumlah kerugian yang dibayar juga harus membuat untung mereka. Disesuaikan sama kebutuhan petani dan nelayan di daerah tersebut," ucap Trubus.
Selain itu, sistem pengelolaan yang transparan dan mudah juga harus mampu ditunjukkan oleh daerah sehingga petani, peternak hingga nelayan di daerah bisa mendapatkan kepastian dan keyakinan untuk ikut asuransi.
Apalagi belakangan, menurut analis kebijakan asal Universitas Trisakti itu, penyedia jasa asuransi yang mengelola dana rakyat sudah tercoreng dengan kasus korupsi di Asabri hingga Jiwasraya.
"Pengelolaan premi atau dana petani hingga nelayan harus transparan dan jangan dibuat rumit birokrasinya. Buat mereka merasa terjamin dan aman," jelas Trubus.
Untuk itu, Trubus juga berpesan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang komprehensif terhadap warga di daerah soal pentingnya kebijakan asuransi yang justru bisa melindungi kaum tani, peternak hingga nelayan.
"Edukasi dan juga jaminan dikawal pemerintah daerah jika ada masalah. Jangan sampai kalau ada masalah kerugian akibat bencana misalnya dilepas berurusan sama agen saja. Tapi dikawal juga sama pemerintah daerah sampai diganti penuh," tegas Trubus.
"Sejauh ini program itu sudah ada di pemerintah pusat, tapi tak semua kepala daerah punya political will untuk mengeksekusi di daerah. Kalau lihat visi misi Ahmad Ali-Abdul Karim di Sulteng, artinya mereka punya political will yang patut didukung," kata Trubus saat dihubungi, Jumat (13/9/2024).
Menurut Trubus, asuransi pertanian hingga nelayan selama ini adalah kebijakan terbatas. Sehingga, jika ada kepala daerah yang mau mengembangkan kebijakan tersebut lebih luas cover atau cakupannya sangat potensial membantu seluruh masalah petani hingga nelayan yang selama ini belum diperhatikan di tingkat daerah.
"Cakupan perlindungan untuk petani hingga nelayan harus diperluas jangan hanya padi atau sapi saja. Atau jumlah kerugian yang dibayar juga harus membuat untung mereka. Disesuaikan sama kebutuhan petani dan nelayan di daerah tersebut," ucap Trubus.
Selain itu, sistem pengelolaan yang transparan dan mudah juga harus mampu ditunjukkan oleh daerah sehingga petani, peternak hingga nelayan di daerah bisa mendapatkan kepastian dan keyakinan untuk ikut asuransi.
Apalagi belakangan, menurut analis kebijakan asal Universitas Trisakti itu, penyedia jasa asuransi yang mengelola dana rakyat sudah tercoreng dengan kasus korupsi di Asabri hingga Jiwasraya.
"Pengelolaan premi atau dana petani hingga nelayan harus transparan dan jangan dibuat rumit birokrasinya. Buat mereka merasa terjamin dan aman," jelas Trubus.
Untuk itu, Trubus juga berpesan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang komprehensif terhadap warga di daerah soal pentingnya kebijakan asuransi yang justru bisa melindungi kaum tani, peternak hingga nelayan.
"Edukasi dan juga jaminan dikawal pemerintah daerah jika ada masalah. Jangan sampai kalau ada masalah kerugian akibat bencana misalnya dilepas berurusan sama agen saja. Tapi dikawal juga sama pemerintah daerah sampai diganti penuh," tegas Trubus.
Lihat Juga :
tulis komentar anda