Umumkan Pengurus Pusat 2024-2029, Ketum IKPI Siap Bersinergi dengan Pemerintah
Kamis, 12 September 2024 - 18:11 WIB
Ketua Umum IKPI 2024-2029 Vaudy Starworld menyatakan bakal berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat. Foto: Ist
JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2024-2029 Vaudy Starworld menyatakan bakal berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan usai mengumumkan 18 departemen (fungsional) dan bidang kerja untuk memperkuat pelaksanaan program kerja sebagai Amanah Kongres XII IKPI di Bali, 18-20 Agustus 2024.
“Tentunya sebagai langkah awal kami akan membantu Direktorat Jendral Pajak (DJP) merealisasikan target pajak dan melakukan pendampingan kepada calon wajib pajak,” kata Vaudy di kantor IKPI, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).
Vaudy yang kini menggantikan Ruston Tambunan sebagai Ketua sebelumnya menjelaskan, untuk mempercepat itu pihaknya akan menggaet beberapa asosiasi. Tujuan tidak lain akan membantu masyarakat membantu menjaring pembayaran pajak.
Terkait struktur kabinetnya, menurut dia, ada penambahan departemen baru (bukan pemekaran) yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum yang berfungsi mengadvokasi dan memberikan bantuan bagi anggota IKPI dari permasalahan hukum.
"Jadi, apabila ada anggota kita yang terkena masalah hukum dan menurut penilaian kami sudah bekerja sesuai AD, ART, dan ketentuan yang berlaku, maka dia layak mendapatkan bantuan hukum. Jadi IKPI juga harus memberikan bantuan hukum bagi anggotanya," katanya.
Sementara, Departemen Litbang dan FGD kini dipisah menjadi dua departemen tujuannya agar lebih fokus menjalankan tugasnya sesuai departemennya masing-masing. Selain itu, pengurus IKPI semuanya berdasarkan kapasitas, loyalitas, dan kemauan untuk mengabdi membesarkan IKPI.
"Jadi pengurus di IKPI ini tidak digaji, semuanya hanya bekerja secara sukarela. Ini semua bisa berjalan dengan baik apabila seseorang khususnya pengurus punya kecintaan terhadap IKPI,” ujar Vaudy.
Sejauh ini, asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia memiliki anggota berjumlah 7.035 dengan 42 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pihaknya berperan aktif dan terjun langsung membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan UMKM setiap tahunnya di hampir seluruh kantor IKPI cabang.
Termasuk mendesak lahirnya UU Konsultan Pajak yang telah menjadi RUU sejak 2018, pihaknya menegaskan RUU itu merupakan program kerja prioritas untuk nantinya disahkan menjadi Undang-Undang.
"Saya berharap di periode kepengurusan saya, UU yang telah lama dimimpikan banyak pihak itu bisa terbit," kata Vaudy.
“Tentunya sebagai langkah awal kami akan membantu Direktorat Jendral Pajak (DJP) merealisasikan target pajak dan melakukan pendampingan kepada calon wajib pajak,” kata Vaudy di kantor IKPI, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).
Vaudy yang kini menggantikan Ruston Tambunan sebagai Ketua sebelumnya menjelaskan, untuk mempercepat itu pihaknya akan menggaet beberapa asosiasi. Tujuan tidak lain akan membantu masyarakat membantu menjaring pembayaran pajak.
Terkait struktur kabinetnya, menurut dia, ada penambahan departemen baru (bukan pemekaran) yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum yang berfungsi mengadvokasi dan memberikan bantuan bagi anggota IKPI dari permasalahan hukum.
"Jadi, apabila ada anggota kita yang terkena masalah hukum dan menurut penilaian kami sudah bekerja sesuai AD, ART, dan ketentuan yang berlaku, maka dia layak mendapatkan bantuan hukum. Jadi IKPI juga harus memberikan bantuan hukum bagi anggotanya," katanya.
Sementara, Departemen Litbang dan FGD kini dipisah menjadi dua departemen tujuannya agar lebih fokus menjalankan tugasnya sesuai departemennya masing-masing. Selain itu, pengurus IKPI semuanya berdasarkan kapasitas, loyalitas, dan kemauan untuk mengabdi membesarkan IKPI.
"Jadi pengurus di IKPI ini tidak digaji, semuanya hanya bekerja secara sukarela. Ini semua bisa berjalan dengan baik apabila seseorang khususnya pengurus punya kecintaan terhadap IKPI,” ujar Vaudy.
Sejauh ini, asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia memiliki anggota berjumlah 7.035 dengan 42 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pihaknya berperan aktif dan terjun langsung membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan UMKM setiap tahunnya di hampir seluruh kantor IKPI cabang.
Termasuk mendesak lahirnya UU Konsultan Pajak yang telah menjadi RUU sejak 2018, pihaknya menegaskan RUU itu merupakan program kerja prioritas untuk nantinya disahkan menjadi Undang-Undang.
"Saya berharap di periode kepengurusan saya, UU yang telah lama dimimpikan banyak pihak itu bisa terbit," kata Vaudy.
(jon)
tulis komentar anda