PKS Sesalkan Influencer Dipakai untuk Giring Opini Publik soal RUU Ciptaker
Rabu, 26 Agustus 2020 - 10:56 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja. Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan adanya artis dan influencer yang digunakan untuk mendukung Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) . Sebab, RUU tersebut dianggap kontroversi oleh masyarakat.
Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai tidak tepat menggunakan artis dan influencer untuk tujuan membangun opini politik atas kebijakan yang mengundang banyak protes tersebut. Dia mengakui penggunaan influencer untuk mempromosikan produk menjadi salah satu model pemasaran yang sukses.
"Saya kira menggunakan influencer bisa efektif untuk promosi wisata atau dalam rangka penanganan Covid-19. Akan tetapi, jika digunakan sebagai sarana politik untuk menggiring opini publik terhadap persoalan pemerintah yang sedang diperdebatkan, jelas ini tidak etis," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (26/8/2020).
( ).
Politikus asal Yogyakarta itu mengingatkan pemerintah tidak asal dalam menggunakan jasa influencer. Sukamta mengapresiasi terhadap sejumlah artis yang telah memberikan klarifikasi tentang keterlibatan video di media sosial dengan tagar IndonesiaButuhKerja.
Para artis itu ada yang menyampaikan permohonan maaf dan mengembalikan uang atas jasa telah memposting #IndonesiaButuhKerja. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menerangkan telah mendengar beberapa artis tidak mengetahui jika unggahan dengan biaya Rp10 juta itu bernuansa politik.
( ).
"Itu menunjukkan kegiatan ini tidak transparan padahal menggunakan anggaran besar. Kami khawatir ada penyalahgunaan anggaran miliaran yang mengalir ke perusahaan buzzer," tuturnya.
Perilaku para buzzer, menurutnya, kadang membuat keonaran di media sosial. Isu yang dimainkan kadang berbau politik. Dia berharap dalam kondisi pagebluk Covid-19, pemerintah lebih selektif dalam menggunakan anggaran untuk influencer.
"Fokus kita saat ini mengatasi pandemi. Para artis dan influencer bisa diajak pemerintah untuk memperkuat kampanye disiplin protokol kesehatan. Saya kira ini akan lebih bermanfaat," pungkasnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai tidak tepat menggunakan artis dan influencer untuk tujuan membangun opini politik atas kebijakan yang mengundang banyak protes tersebut. Dia mengakui penggunaan influencer untuk mempromosikan produk menjadi salah satu model pemasaran yang sukses.
"Saya kira menggunakan influencer bisa efektif untuk promosi wisata atau dalam rangka penanganan Covid-19. Akan tetapi, jika digunakan sebagai sarana politik untuk menggiring opini publik terhadap persoalan pemerintah yang sedang diperdebatkan, jelas ini tidak etis," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (26/8/2020).
( ).
Politikus asal Yogyakarta itu mengingatkan pemerintah tidak asal dalam menggunakan jasa influencer. Sukamta mengapresiasi terhadap sejumlah artis yang telah memberikan klarifikasi tentang keterlibatan video di media sosial dengan tagar IndonesiaButuhKerja.
Para artis itu ada yang menyampaikan permohonan maaf dan mengembalikan uang atas jasa telah memposting #IndonesiaButuhKerja. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menerangkan telah mendengar beberapa artis tidak mengetahui jika unggahan dengan biaya Rp10 juta itu bernuansa politik.
( ).
"Itu menunjukkan kegiatan ini tidak transparan padahal menggunakan anggaran besar. Kami khawatir ada penyalahgunaan anggaran miliaran yang mengalir ke perusahaan buzzer," tuturnya.
Perilaku para buzzer, menurutnya, kadang membuat keonaran di media sosial. Isu yang dimainkan kadang berbau politik. Dia berharap dalam kondisi pagebluk Covid-19, pemerintah lebih selektif dalam menggunakan anggaran untuk influencer.
"Fokus kita saat ini mengatasi pandemi. Para artis dan influencer bisa diajak pemerintah untuk memperkuat kampanye disiplin protokol kesehatan. Saya kira ini akan lebih bermanfaat," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
tulis komentar anda