DPR Minta Pemerintah Tak Lupakan Korban PHK untuk BLT Rp600 Ribu
Selasa, 25 Agustus 2020 - 11:41 WIB
“Oleh karena itu diminta kepada pemerintah agar dana stimulus ini tidak hanya diberikan kepada karyawan swasta yang mempunyai penghasilan dibawah Rp 5 juta per bulan tetapi juga diberikan kepada mereka yang tekapar akibat PHK karena Covid-19,” usul Guspardi.
Legislator asal Sumatera Barat (Sumbar) ini mengutip catatan Kemenaker bahwa, pegawai yang di-PHK akibat wabah Covid-19 berjumlah 2,8 juta orang. Dan jika tujuan bantuan tersebut untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dalam upaya meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka pemerintah seharusnya juga memprioritaskan untuk membantu para pekerja yang terkena PHK.
(Baca: Sabar Ya, Pencairan BLT Karyawan Rp600 Ribu Molor 4 Hari)
“Berbagai program yang akan dilakukan pemerintah untuk terus membantu memulihkan daya beli masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan harus terus dikembangkan. Dan yang terpenting dalam eksekusi program ini adalah harus tepat sasaran dan tepat guna dan mplementasinya pun harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan terukur,” tuturnya.
Selain itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini berharap agar pemerintah juga memikirkan bagaimana memberi dan membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kalau tidak, sudah dipastikan nasib mereka akan semakin sulit dan memprihatinkan dan bisa megakibatkan mereka terjembab kepada garis kemiskinan.
Legislator asal Sumatera Barat (Sumbar) ini mengutip catatan Kemenaker bahwa, pegawai yang di-PHK akibat wabah Covid-19 berjumlah 2,8 juta orang. Dan jika tujuan bantuan tersebut untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dalam upaya meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka pemerintah seharusnya juga memprioritaskan untuk membantu para pekerja yang terkena PHK.
(Baca: Sabar Ya, Pencairan BLT Karyawan Rp600 Ribu Molor 4 Hari)
“Berbagai program yang akan dilakukan pemerintah untuk terus membantu memulihkan daya beli masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan harus terus dikembangkan. Dan yang terpenting dalam eksekusi program ini adalah harus tepat sasaran dan tepat guna dan mplementasinya pun harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan terukur,” tuturnya.
Selain itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini berharap agar pemerintah juga memikirkan bagaimana memberi dan membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kalau tidak, sudah dipastikan nasib mereka akan semakin sulit dan memprihatinkan dan bisa megakibatkan mereka terjembab kepada garis kemiskinan.
(muh)
Lihat Juga :