Rakernas KPPI Dorong Kementerian PPPA Jadi Kementerian Koordinator
Kamis, 08 Agustus 2024 - 08:40 WIB
Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Rahayu Saraswati menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPPI di Jakarta, Rabu (7/8/2024). Foto: SINDOnews/Widya Michella
JAKARTA - Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Rahayu Saraswati mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjadi kementerian koordinator. Terutama dalam rangka meningkatkan pengarusutamaan gender, SDM, dan anak.
"KPPI ingin mengajukan penguatan Kementerian PPPA jadi menko, bahkan bukan hanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kita bicara pengarusutamaan gender SDM yang artinya sekarang isu perempuan bukan hanya isu perempuan adalah isu manusia," ujar Rahayu saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPPI di Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Baca juga: Pakar Hukum Dorong Dana Bantuan Parpol Ditambah 30 Persen untuk Keterwakilan Perempuan
Rencana itu sudah disampaikan dalam pertemuan antara pemerhati perempuan, NGO, dan civil society LSM yang memang aktif memperjuangkan keterwakilan perempuan serta tim pakar Prabowo Subianto.
"Jadi ini bukan berdasarkan kelembagaan tapi berdasarkan isu supaya memang menjadi persoalan utama prioritas dari administrasi pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya.
KPPI juga melobi adanya pengarusutamaan gender dengan keterwakilan perempuan menjadi salah satu yang ada di MD3. "Undang-undang yang memang mengatur persoalan tentang politik dan demokrasi ke depan harus adanya keberpihakkan kepada perempuan yang mana realitanya di Indonesia kita hidup di budaya yang sangat patriarki," ungkapnya.
"KPPI ingin mengajukan penguatan Kementerian PPPA jadi menko, bahkan bukan hanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kita bicara pengarusutamaan gender SDM yang artinya sekarang isu perempuan bukan hanya isu perempuan adalah isu manusia," ujar Rahayu saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPPI di Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Baca juga: Pakar Hukum Dorong Dana Bantuan Parpol Ditambah 30 Persen untuk Keterwakilan Perempuan
Rencana itu sudah disampaikan dalam pertemuan antara pemerhati perempuan, NGO, dan civil society LSM yang memang aktif memperjuangkan keterwakilan perempuan serta tim pakar Prabowo Subianto.
"Jadi ini bukan berdasarkan kelembagaan tapi berdasarkan isu supaya memang menjadi persoalan utama prioritas dari administrasi pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya.
KPPI juga melobi adanya pengarusutamaan gender dengan keterwakilan perempuan menjadi salah satu yang ada di MD3. "Undang-undang yang memang mengatur persoalan tentang politik dan demokrasi ke depan harus adanya keberpihakkan kepada perempuan yang mana realitanya di Indonesia kita hidup di budaya yang sangat patriarki," ungkapnya.
Lihat Juga :