Muhammadiyah Terima Kelola Tambang, Ini Tim Pengelolanya
Minggu, 28 Juli 2024 - 13:37 WIB
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Foto/YouTube Muhammadiyah
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima izin tambang dari pemerintah Joko Widodo (Jokowi). PP Muhammadiyah telah menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah.
Tim tersebut terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai ketua. Sedangkan sekretarisnya adalah Muhammad Sayuti.
Adapun anggotanya adalah Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, dan Arif Budimanta. “Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan PP. Muhammadiyah,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam jumpa pers yang ditayangkan YouTube Muhammadiyah, Minggu (28/7/2024).
Dia menuturkan, PP Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, Majelis/Lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.
Dia melanjutkan, setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024 memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah dengan berbagai pertimbangan.
"Bahkan kami sekaligus karena sikap kewaspadaan dan keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan menyusun membikin tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Effendi sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.
Tim tersebut terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai ketua. Sedangkan sekretarisnya adalah Muhammad Sayuti.
Adapun anggotanya adalah Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, dan Arif Budimanta. “Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan PP. Muhammadiyah,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam jumpa pers yang ditayangkan YouTube Muhammadiyah, Minggu (28/7/2024).
Baca Juga
Dia menuturkan, PP Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, Majelis/Lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.
Dia melanjutkan, setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024 memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah dengan berbagai pertimbangan.
"Bahkan kami sekaligus karena sikap kewaspadaan dan keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan menyusun membikin tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Effendi sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.
(rca)
tulis komentar anda