Pro-Kontra Izin Tambang, PP Muhammadiyah Bicara Redistribusi Aset yang Dikuasai Oligarki
Sabtu, 27 Juli 2024 - 20:48 WIB
loading...
Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna memandang Muhammadiyah harus memanfaatkan tawaran izin usaha pertambangan khusus untuk memulihkan masalah lingkungan. FOTO/DOK.MPI
A
A
A
JAKARTA - Kabar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima tawaran izin usaha tambang dari pemerintah menimbulkan pro dan kontra. Muhammadiyahakan menyampaikan keputusan mengenai tawaran konsesi lahan bagi ormas keagamaan usai Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah, Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).
Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna mengatakan, kondisi karut-marutnya dunia pertambangan Indonesia saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Lahan tambang banyak dikuasai oleh oligarki ekonomi dan politik.
"Saya melihat adanya kebutuhan mendesak untuk redistribusi aset dan akses pemanfaatan terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh oligarki," kata Mukhaer dalam keterangan yang dikirimkan kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (27/7/2024).
Baca juga: Amien Rais Kaget dan Marah Muhammadiyah Terima Kelola Tambang, Usul Gelar Sidang Tanwir
Direktur Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta itu menjelaskan, sejatinya peran manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi masalah lingkungan akibat ulah oligarki dan kartel industri pertambangan. Karena itu, Mukhaer mengatakan, meski tidak ada makan siang yang gratis, dirinya memandang PP Muhammadiyah harus memanfaatkan momentum ini untuk memulihkan keadaan.
"Terlepas dari 'tidak ada makan siang gratis' dari kebijakan Pemerintah terhadap PP 25 Tahun 2024 ini, saya kira ini momentum yang tepat untuk memulihkan keadaan. Kita harus membuktikan tantangan itu!" kata Mukhaer.
Mukhaer mengungkapkan dengan mengutip Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat tersebut, Tuhan berfirman Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu, manusia yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah.
Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna mengatakan, kondisi karut-marutnya dunia pertambangan Indonesia saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Lahan tambang banyak dikuasai oleh oligarki ekonomi dan politik.
"Saya melihat adanya kebutuhan mendesak untuk redistribusi aset dan akses pemanfaatan terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh oligarki," kata Mukhaer dalam keterangan yang dikirimkan kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (27/7/2024).
Baca juga: Amien Rais Kaget dan Marah Muhammadiyah Terima Kelola Tambang, Usul Gelar Sidang Tanwir
Direktur Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta itu menjelaskan, sejatinya peran manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi masalah lingkungan akibat ulah oligarki dan kartel industri pertambangan. Karena itu, Mukhaer mengatakan, meski tidak ada makan siang yang gratis, dirinya memandang PP Muhammadiyah harus memanfaatkan momentum ini untuk memulihkan keadaan.
"Terlepas dari 'tidak ada makan siang gratis' dari kebijakan Pemerintah terhadap PP 25 Tahun 2024 ini, saya kira ini momentum yang tepat untuk memulihkan keadaan. Kita harus membuktikan tantangan itu!" kata Mukhaer.
Mukhaer mengungkapkan dengan mengutip Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat tersebut, Tuhan berfirman Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu, manusia yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah.
Lihat Juga :
