Muncul Keraguan Publik, Selebritis Maju Pilkada Harus Diospek Parpol
Rabu, 24 Juli 2024 - 09:59 WIB
Publik masih meragukan niat kalangan selebritis yang maju dan bertarung di Pilkada 2024. Foto/Dok SINDOnews/Ari Sandita
JAKARTA - Publik masih meragukan niat kalangan selebritis yang maju dan bertarung di Pilkada 2024. Kalangan selebritis masih dipandang sebelah mata karena minimnya pengalaman dan pengetahuan di bidang politik.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menganggap, keraguan publik didasari atas rekam jejak selebritis tersebut yang tidak pernah berpartai dan tidak pernah memiliki riwayat di politik.
"Tapi kemudian ujug-ujug jadi calon kepala daerah. Dalam konteks itulah kemudian artis dikritisi, dinyinyirin dan di-bully, karena seakan-akan artis itu menggunakan aji mumpung karena dirinya sudah dikenal oleh publik tanpa memperhatikan kapasitas, kompetisi, dan latar belakang," ujarnya dihubungi SINDOnews, Rabu (24/7/2024).
Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta ini menegaskan, publik masih meragukan kapasitas dan pengalaman para selebritis menjadi calon kepala daerah karena latar belakangnya yang hanya mengandalkan popularitas. Dia melanjutkan, menjadi calon kepala daerah haruslah berbekal pendidikan politik seperti menjadi kader partai dan mengetahui isu-isu politik-pemerintahan.
Oleh karenanya, setiap selebritis yang ingin menjadi kepala daerah harus terlebih dahulu 'diospek' dengan pendidikan politik di partai. "Tapi untuk artis-artis yang lain, terutama mereka yang telah berpartai, mereka yang sudah lama jadi pengurus partai, atau sudah lama jadi anggota dewan tidak terlampau dipersoalkan, karena dinilai sudah memiliki bekal dan rekam jejak di bidang politik. Jadi kalau toh pun mereka maju pilkada saya kira resistensi dan nyinyiran publik nyaris tak pernah ada," pungkasnya.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menganggap, keraguan publik didasari atas rekam jejak selebritis tersebut yang tidak pernah berpartai dan tidak pernah memiliki riwayat di politik.
"Tapi kemudian ujug-ujug jadi calon kepala daerah. Dalam konteks itulah kemudian artis dikritisi, dinyinyirin dan di-bully, karena seakan-akan artis itu menggunakan aji mumpung karena dirinya sudah dikenal oleh publik tanpa memperhatikan kapasitas, kompetisi, dan latar belakang," ujarnya dihubungi SINDOnews, Rabu (24/7/2024).
Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta ini menegaskan, publik masih meragukan kapasitas dan pengalaman para selebritis menjadi calon kepala daerah karena latar belakangnya yang hanya mengandalkan popularitas. Dia melanjutkan, menjadi calon kepala daerah haruslah berbekal pendidikan politik seperti menjadi kader partai dan mengetahui isu-isu politik-pemerintahan.
Oleh karenanya, setiap selebritis yang ingin menjadi kepala daerah harus terlebih dahulu 'diospek' dengan pendidikan politik di partai. "Tapi untuk artis-artis yang lain, terutama mereka yang telah berpartai, mereka yang sudah lama jadi pengurus partai, atau sudah lama jadi anggota dewan tidak terlampau dipersoalkan, karena dinilai sudah memiliki bekal dan rekam jejak di bidang politik. Jadi kalau toh pun mereka maju pilkada saya kira resistensi dan nyinyiran publik nyaris tak pernah ada," pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda