KPK Panggil Bupati Kotawaringin Timur
Senin, 24 Agustus 2020 - 13:07 WIB
Gedung KPK. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi terkait kasus korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada tahun 2010-2012.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (24/8/2020).
Sebelumnya, penyidik KPK memanggil Supian pada hari Rabu (22/7/2020). Namun, saat itu yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan.
( ).
Diketahui, Supian Hadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 1 Februari 2019 dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada tiga perusahaan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam kasus ini, perbuatan Supian diduga telah merugikan negara Rp5,8 triliun dan 711.000 dolar Amerika Serikat.
(Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi Jadi Tersangka).
Supian diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Atas ulahnya, Supian disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (24/8/2020).
Sebelumnya, penyidik KPK memanggil Supian pada hari Rabu (22/7/2020). Namun, saat itu yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan.
( ).
Diketahui, Supian Hadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 1 Februari 2019 dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada tiga perusahaan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam kasus ini, perbuatan Supian diduga telah merugikan negara Rp5,8 triliun dan 711.000 dolar Amerika Serikat.
(Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi Jadi Tersangka).
Supian diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Atas ulahnya, Supian disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(zik)
tulis komentar anda