Bimas dan Majelis Keagamaan Buddha Satukan Langkah Petakan Potensi Konflik di Indonesia
Sabtu, 20 Juli 2024 - 12:36 WIB
Bimas Buddha bersama Majelis Keagamaan Buddha Indonesia bersinergi dalam menyuarakan kedamaian melalui Pembahasan Strategi Pemetaan Potensi Konflik Keagamaan di Gedung Kemenag, Jakarta, Jumat (19/7/2024). Foto: Ist
JAKARTA - Bimas Buddha bersama Majelis Keagamaan Buddha Indonesia bersinergi dalam menyuarakan kedamaian melalui Pembahasan Strategi Pemetaan Potensi Konflik Keagamaan. Kegiatan digelar di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Supriyadi mengatakan, pemetaan potensi konflik sangat penting dalam mengidentifikasi kemungkinan terjadinya konflik internal umat Buddha atau antara umat Buddha dengan umat pemeluk agama lainnya.
Untuk menanggulangi potensi konflik di masyarakat perlu dilakukan upaya strategis dan terukur agar dapat mencapai sasaran yang lebih luas, saling bekerja sama semua pihak dalam melindungi serta melayani umat.
“Kalau bergerak sendiri-sendiri tentu tidak akan dapat menjangkau secara luas, sementara ini kan tentu harus dapat membangun rasa empati maupun simpati ataupun satu kesatuan di antara kita. Kita semua punya tanggung jawab yang besar dalam melindungi dan melayani umat,” ungkapnya.
Bimas Buddha bekerja sama dengan Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) akan berupaya dalam penanggulangan dan mitigasi dengan menggunakan aplikasi inovatif bernama Jaman Dharma (Jaring Pengaman Masyarakat Buddha).
DNFABB menjadi wadah strategis dalam layanan literasi hukum dan juga perlindungan umat Buddhis ketika ada persoalan di masyarakat. Harapannya, ke depan melalui pelatihan relawan dan paralegal atas kerja sama dengan DNFABB dapat terbangun sebuah sinergitas yang kuat untuk melindungi dan mengadvokasi umat Buddha di Indonesia.
Ketua Umum Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) Kevin Wu mengatakan, ada sistem peringatan dini untuk umat Buddha melalui program Jaman Dharma dan hal ini untuk bersama-sama mendapatkan dukungan dari kita semua.
Untuk sistem peringatan dini ini sejalan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdemensi Keagamaan dan Dharmapala Nusantara bekerja sama dengan Ditjen Bimas Buddha akan melakukan pelatihan kepemimpinan paralegal.
“Latihan ini untuk memberikan pemahaman dan pendidikan terkait mitigasi potensi konflik yang ada di lapangan,” ucapnya.
Tokoh Agama Buddha Sugiyanto mengajak semua pihak fokus pada advokasi dan penghormatan kepada agama Buddha. Baginya dukungan dan kebersamaan itu perlu dilakukan.
Pembahasan Strategi Pemetaan Potensi Konflik Keagamaan dihadiri 50 peserta yakni para Ketua Majelis Keagamaan Buddha di Indonesia.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Supriyadi mengatakan, pemetaan potensi konflik sangat penting dalam mengidentifikasi kemungkinan terjadinya konflik internal umat Buddha atau antara umat Buddha dengan umat pemeluk agama lainnya.
Untuk menanggulangi potensi konflik di masyarakat perlu dilakukan upaya strategis dan terukur agar dapat mencapai sasaran yang lebih luas, saling bekerja sama semua pihak dalam melindungi serta melayani umat.
“Kalau bergerak sendiri-sendiri tentu tidak akan dapat menjangkau secara luas, sementara ini kan tentu harus dapat membangun rasa empati maupun simpati ataupun satu kesatuan di antara kita. Kita semua punya tanggung jawab yang besar dalam melindungi dan melayani umat,” ungkapnya.
Bimas Buddha bekerja sama dengan Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) akan berupaya dalam penanggulangan dan mitigasi dengan menggunakan aplikasi inovatif bernama Jaman Dharma (Jaring Pengaman Masyarakat Buddha).
DNFABB menjadi wadah strategis dalam layanan literasi hukum dan juga perlindungan umat Buddhis ketika ada persoalan di masyarakat. Harapannya, ke depan melalui pelatihan relawan dan paralegal atas kerja sama dengan DNFABB dapat terbangun sebuah sinergitas yang kuat untuk melindungi dan mengadvokasi umat Buddha di Indonesia.
Ketua Umum Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) Kevin Wu mengatakan, ada sistem peringatan dini untuk umat Buddha melalui program Jaman Dharma dan hal ini untuk bersama-sama mendapatkan dukungan dari kita semua.
Untuk sistem peringatan dini ini sejalan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdemensi Keagamaan dan Dharmapala Nusantara bekerja sama dengan Ditjen Bimas Buddha akan melakukan pelatihan kepemimpinan paralegal.
“Latihan ini untuk memberikan pemahaman dan pendidikan terkait mitigasi potensi konflik yang ada di lapangan,” ucapnya.
Tokoh Agama Buddha Sugiyanto mengajak semua pihak fokus pada advokasi dan penghormatan kepada agama Buddha. Baginya dukungan dan kebersamaan itu perlu dilakukan.
Pembahasan Strategi Pemetaan Potensi Konflik Keagamaan dihadiri 50 peserta yakni para Ketua Majelis Keagamaan Buddha di Indonesia.
(jon)
tulis komentar anda