Ketua BKSAP Fadli Zon Temui Presiden Majelis Umum PBB, Serukan Reformasi PBB

“DPR RI berpandangan melalui kepemimpinan di Majelis Umum PBB, reformasi organisasi termasuk DK PBB dapat dilakukan, dan dapat menjadi agenda bagian dari kesepakatan KTT Untuk Masa Depan atau UN Summit for the Future pada September nanti,” jelasnya, Selasa (16/7/2024).

Baca juga: Fadli Zon Sebut BKSAP DPR Dukung Rencana Kunjungan IPU ke Rafah

Fadli Zon mengapresiasi kepemimpinan Presiden Majelis Umum PBB dalam beragam isu termasuk isu Palestina. Dia mendorong aktifnya kepemimpinan Presiden Majelis Umum PBB untuk menegaskan hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan hak asasi manusia yang telah menjadi nilai universal untuk terus dihormati.

“Kami juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya UNRWA Pledging Conference yang menegaskan kembali upaya pendanaan terhadap organisasi dimaksud. Indonesia juga meningkatkan kontribusi regularnya dari sekitar USD600.000 pada 2023 menjadi USD1.200.000 per tahun pada 2024 dan dana hibah senilai USD2.000.000,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mendorong agar diplomasi parlemen dapat menjadi agenda pembahasan di Majelis Umum PBB. Diplomasi Parlemen menjadi fitur tersendiri dalam pertumbuhan arsitektur multilateralisme dan meluasnya aktor tata kelola global (global governance).

“Apa pun yang menjadi kesepakatan di PBB harus diterjemahkan pula di level domestik melalui pembahasan dengan Parlemen di tingkat nasional. Untuk itulah, Parlemen perlu pula mengetahui isu-isu dan agenda internasional, termasuk mendukung kepentingan-kepentingan diplomasi negara,” kata Fadli.