May Day di Tengah Corona, Jangan Biarkan Nasib Buruh Kian Memelas
Jum'at, 01 Mei 2020 - 20:37 WIB
Netty yang juga Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS ini menyindir Program Kartu Prakerja yang diberikan pemerintah melalui pelatihan-pelatihan online kepada masyarakat. "Untuk apa melatih orang dengan dana yang begitu besar di tengah situasi Covid-19 ini? Tidak ada jaminan peserta Kartu Prakerja bisa langsung diterima bekerja setelah selesai pelatihan. Tentunya sulit buat perusahaan buka lowongan pekerjaan di situasi seperti ini," katanya.
(Baca juga: Hari Buruh di Tengah Corona, Puan Maharani Berharap Tak Ada PHK)
Dia mengatakan, program Kartu Prakerja hanya akan jadi balada nasib pekerja. "Lebih baik dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan langsung, jadi tepat peruntukannya. Dengan begitu masyarakat bisa bertahan hingga beberapa bulan kedepan menunggu industri kembali beroperasi,"imbuhnya.
Keprihatinan dalam May Day juga makin terasa saat Baleg DPR RI masih memaksakan untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. "RUU ini masih menjadi polemik, banyak menuai kritik, jika dipaksakan tentu berpotensi menimbulkan konflik," ujar istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini.
Netty pun meminta pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan menyegerakan membayar klaim jaminan sosial saat buruh kena PHK. "Ada berapa jiwa di belakang jutaan pekerja yg di PHK dan dirumahkan. Uang jaminan sosial tersebut tentu amat dinantikan guna menyambung hidup,"kata Legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat VIII ini.
(Baca juga: Hari Buruh di Tengah Corona, Puan Maharani Berharap Tak Ada PHK)
Dia mengatakan, program Kartu Prakerja hanya akan jadi balada nasib pekerja. "Lebih baik dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan langsung, jadi tepat peruntukannya. Dengan begitu masyarakat bisa bertahan hingga beberapa bulan kedepan menunggu industri kembali beroperasi,"imbuhnya.
Keprihatinan dalam May Day juga makin terasa saat Baleg DPR RI masih memaksakan untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. "RUU ini masih menjadi polemik, banyak menuai kritik, jika dipaksakan tentu berpotensi menimbulkan konflik," ujar istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini.
Netty pun meminta pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan menyegerakan membayar klaim jaminan sosial saat buruh kena PHK. "Ada berapa jiwa di belakang jutaan pekerja yg di PHK dan dirumahkan. Uang jaminan sosial tersebut tentu amat dinantikan guna menyambung hidup,"kata Legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat VIII ini.
Lihat Juga :