Cuti Melahirkan 6 Bulan Disahkan, Perindo: Implementasinya Jangan Setengah-setengah

Pasalnya, Sri mengatakan, UU tersebut masih terlalu fokus terhadap pemberian cuti melahirkan kepada perempuan. Padahal, di masa-masa kehamilan hingga melahirkan, perempuan juga butuh figur seorang suami untuk membantunya mengasuh sang anak.

Meski dalam UU disebutkan, suami akan mendapatkan waktu yang cukup untuk mendampingi sang istri, namun di sana tidak disebutkan secara spesifik berapa lama waktu yang dimaksud.

“Jadi ini kaya malah semakin memperlihatkan kepada kita bahwa hari ini kondisi kita memang terkait pengasuhan anak itu lebih diberatkan kepada seorang perempuan aja,” ungkap Sri.

“Padahal harapan kita, ketika ada undang-undang ini ya kita mau nih negara punya paradigma bahwa pengasuhan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu tapi juga tanggung jawab kedua pasangan, baik ibu maupun ayahnya," tegasnya lagi.

Sri juga menyebut mengapa UU Nomor 4 Tahun 2024 ini masih terkesan setengah-tengah. Pasalnya, tidak disebutkan secara gamblang dan tegas juga terkait sanksi yang diberikan kepada instansi atau perusahaan jika tidak menjalankan amanat UU tersebut.

“Dan yang ketiga, kenapa kita mempertanyakan ini kebijakan yang setengah-setengah. Karena menurut saya atau kami sebagai kader Perindo, ya kita melihat ya undang-undang ini juga enggak ada sanksi yang jelas nih," tuturnya.

"Misalkan institusi atau perusahaan memang tidak mengaplikasikan amanat dari undang-undang ini. Kita enggak tahu nih pengawasannya seperti apa, terus juga pemberian sangsinya seperti apa, itu belum tersebut di dalam undang-undang yang baru saja disahkan sama Bapak Presiden,” terangnya lagi.