PBB Apresiasi Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan KLHK
Senin, 01 Juli 2024 - 12:10 WIB
Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada acara puncak dalam rangkaian acara United Nations Public Service Forum (UNPSF), di Incheon, Korea, tanggal 24-26 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) diwakili oleh Inspektur Jenderal Kementerian LHK Laksmi Wijayanti untuk menerima penghargaan.
Sidik dikembangkan berdasarkan konsep kajian kerentanan dan risiko iklim yang digariskan oleh IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). SIDIK mengukur seberapa besar dampak perubahan iklim yang dinyatakan dalam indeks keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi.
Perangkat ini memanfaatkan data-data sosial-ekonomi, demografi, lingkungan, infrastruktur, dan proyeksi iklim untuk menghasilkan informasi tingkat kerentanan dan risiko iklim, dengan unit analisis hingga level desa.
"Kekuatan Sidik ada pada fleksibilitasnya dalam penyesuaian indikator dan penggunaan data lokal dan pengaturan pembobotan, sehingga dapat membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim ke perencanaan pembangunan," ucapnya.
Sebagai informasi, tanggal 23 Juni ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Pelayanan Publik, yang dimaksudkan untuk merayakan nilai dan keutamaan pelayanan publik kepada masyarakat.
Sidik dikembangkan berdasarkan konsep kajian kerentanan dan risiko iklim yang digariskan oleh IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). SIDIK mengukur seberapa besar dampak perubahan iklim yang dinyatakan dalam indeks keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi.
Perangkat ini memanfaatkan data-data sosial-ekonomi, demografi, lingkungan, infrastruktur, dan proyeksi iklim untuk menghasilkan informasi tingkat kerentanan dan risiko iklim, dengan unit analisis hingga level desa.
"Kekuatan Sidik ada pada fleksibilitasnya dalam penyesuaian indikator dan penggunaan data lokal dan pengaturan pembobotan, sehingga dapat membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim ke perencanaan pembangunan," ucapnya.
Sebagai informasi, tanggal 23 Juni ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Pelayanan Publik, yang dimaksudkan untuk merayakan nilai dan keutamaan pelayanan publik kepada masyarakat.
(maf)
Lihat Juga :